Serang, Gesuri.id — Program sekolah swasta gratis dengan kuota 10.000 siswa pada tahun ajaran baru mendapat dukungan penuh dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa.
Meski mendukung penuh, Yeremia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar segera mematangkan regulasi demi mencegah munculnya persoalan administrasi hingga mekanisme pembayaran.
Yeremia menilai, kebijakan menggratiskan sekolah swasta maupun negeri merupakan langkah progresif untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Banten.
"Saya mengapresiasi komitmen Pemprov Banten yang memperluas program sekolah swasta gratis hingga mencakup sekitar 10.000 siswa Madrasah Aliyah (MA) swasta. Ini langkah nyata agar tidak ada anak di Banten yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi," ujar Yeremia, Jumat (12/6/2026).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Namun, Anggota Komisi V DPRD Banten ini menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh sekadar menjadi kebijakan yang populer secara politik, melainkan harus berhasil secara substansi.
Yeremia menggarisbawahi empat aspek krusial yang wajib diantisipasi oleh pemerintah daerah:
1. Sistem Penerimaan Siswa Baru yang Transparan
2. Mekanisme seleksi harus jelas agar tidak memicu perebutan kuota atau kecemburuan sosial.
"Sekolah penerima program, kuota, persyaratan, hingga mekanisme seleksi harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat," tuturnya.
3. Menjaga dan Meningkatkan Mutu Pendidikan
Yeremia mengingatkan bahwa label "sekolah gratis" jangan sampai menurunkan kualitas pembelajaran. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru, membenahi sarana prasarana, serta mendorong digitalisasi di sekolah dan MA swasta.
4. Skema Pembiayaan yang Realistis
Besaran bantuan kepada sekolah harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil operasional.
"Jika nominal bantuan terlalu rendah, sekolah akan kesulitan. Jangan sampai sekolah malah mencari pungutan lain yang ujung-ujungnya membebani orang tua siswa," kata Yeremia.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Faktor ini dinilai sangat vital karena sekolah swasta sangat bergantung pada arus kas untuk membayar honor guru dan operasional harian. Yeremia menegaskan, jangan sampai anggaran baru cair berbulan-bulan setelah siswa masuk sekolah.
Sebagai wakil rakyat, Yeremia mendorong Pemprov Banten segera menyusun regulasi teknis yang komprehensif guna memayungi keempat aspek di atas.
"Dengan tata kelola yang baik, program sekolah swasta gratis ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banten," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar pada awal tahun ajaran baru ini. Anggaran tersebut ditargetkan dapat menyasar 10.000 siswa tingkat Madrasah Aliyah (MA) swasta di wilayah Banten.
