Jakarta, Gesuri.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari pendidikan rakyat.
“Ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa kekuasaan harus selalu dikontrol rakyat,” katanya dalam keterangan diterima Rabu (27/8).
Baca: Zulham Sepakat Dengan Bupati Malang Tak Naikkan PBB
Menurutnya, politik kekuasaan tanpa partisipasi publik hanya akan menjauhkan cita-cita keadilan sosial.
"Tantangan Jakarta ke depan masih besar yakni disparitas kaya miskin yang melebar, pengangguran tinggi, hingga ekonomi yang belum terjangkau semua lapisan,” ujarnya.
“Karena itu, kerja politik parlemen harus memastikan rakyat tetap menjadi pusat kebijakan,” imbuhnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menuturkan dalam malam penganugerahan ini sejumlah kategori diberikan, di antaranya Pejuang Bintang 4 (2009–2025), Pejuang Advokasi Rakyat, dan Pejuang Door to Door.
Tak berhenti disitu, isu-isu strategis yang pernah diadvokasi, mulai dari privatisasi RSUD, jaminan kesehatan rakyat (JPK Gakin, Jampersal), hingga perjuangan pendidikan gratis, kembali diangkat sebagai refleksi perjalanan panjang.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
Rio juga menegaskan politik parlemen ke depan harus fokus pada akses kesehatan dan pendidikan gratis, tanah untuk rakyat, ketahanan pangan, serta distribusi ekonomi yang adil.
“Kerja belum selesai, revolusi belum selesai. Jakarta harus tetap menuju kota global yang berkemajuan, tapi berkeadilan,” pungkasnya.
