Kulon Progo, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo, Edi Priyono, mengkritisi rentetan kebijakan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan yang dinilai kontroversial dan tidak menyentuh program prioritas daerah.
"Fokus ke program prioritas daerah, daripada urusan warna cat dan motif batik," kata Edi, Selasa (17/2/2026).
Edi menegaskan, kepala daerah seharusnya memusatkan perhatian pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai kebijakan seperti penghapusan geblek renteng, pengecatan sekolah, hingga pemasangan foto pejabat bukanlah hal mendesak yang perlu diprioritaskan.
Sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo, Edi menjelaskan pihaknya menemukan beragam pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang jauh lebih urgen untuk segera ditangani.
Salah satu persoalan utama adalah sarana dan prasarana sekolah yang dinilai kurang representatif. Banyak gedung sekolah di Kulon Progo telah berumur puluhan tahun dan minim perawatan.
Menurutnya, dibanding memikirkan perubahan warna cat sekolah, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia menyebut, temuan terbaru DPRD menunjukkan salah satu SMP di wilayah Bumi Binangun mengalami kerusakan parah yang mengganggu proses pembelajaran siswa.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan pemasangan foto pejabat daerah di sejumlah fasilitas publik. Bagi PDI Perjuangan, pengkultusan pejabat atau pimpinan tidak diperbolehkan karena politisi pada dasarnya adalah pekerja dan pelayan masyarakat.
"Masih banyak PR dari kebutuhan masyarakat yang semestinya dikerjakan," ungkapnya.
Kritik juga diarahkan pada kebijakan penghapusan motif geblek renteng yang selama ini dikenal sebagai identitas daerah. Menurut Edi, kebijakan tersebut justru menimbulkan kontroversi dan dinilai tidak produktif.
Motif geblek renteng sendiri dipopulerkan oleh mantan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, dan telah melekat kuat di tengah masyarakat. Terlepas dari dinamika politik, masyarakat masih mengenal dan menerima motif tersebut sebagai bagian dari identitas daerah.
Penghapusan geblek renteng dinilai memunculkan polemik karena dianggap mengabaikan simbol yang sudah familiar dan diterima luas oleh masyarakat. Bahkan, banyak warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai tidak memiliki urgensi mendesak.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa energi dan perhatian pemerintah daerah seharusnya diarahkan pada penyelesaian program prioritas, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada kebijakan yang berpotensi memancing kontroversi.
