Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah peralatan pendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi bencana nasional.
“Tentu kami mendukung arahan Presiden terkait penambahan alat mitigasi bencana. Ini harus direspons dengan cepat karena dampak bencana sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan masyarakat,” kata Edi, Selasa (30/12/2025).
Menurut Edi, antisipasi terhadap potensi bencana alam memang harus dilakukan sejak dini. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, BMKG dinilai telah memiliki kemampuan membaca kondisi cuaca ekstrem sekaligus memberikan peringatan awal terkait potensi kebencanaan di berbagai wilayah.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kecepatan dan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ia menilai, penambahan alat tidak akan memberikan dampak optimal apabila peringatan dini terlambat atau tidak tersampaikan secara luas.
“Percuma alatnya banyak dan canggih kalau informasi kebencanaan terlambat diterima masyarakat. Ini justru aspek yang harus diperkuat,” ujarnya.
Karena itu, Edi meminta BMKG tidak hanya fokus pada penambahan peralatan mitigasi bencana, tetapi juga membenahi sistem dan mekanisme komunikasi publik agar peringatan dini dapat disampaikan secara cepat, mudah dipahami, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai, persoalan utama dalam penanganan bencana di Indonesia kerap bukan semata keterbatasan teknologi, melainkan masih lemahnya sistem penyebaran informasi dan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Sering kali masalahnya bukan alat, tetapi informasi yang terlambat sampai ke warga, peringatan dini yang tidak dipahami, bahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang masih lemah,” ujarnya.
Selain itu, Edi juga menyoroti pola penyebaran informasi kebencanaan yang selama ini masih bertumpu pada situs web dan media sosial.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi komunikasi alternatif, khususnya untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.
“Ini harus menjadi perhatian. Penyebaran informasi harus masif dan adaptif. Mitigasi bencana bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal manajemen komunikasi publik,” pungkasnya.
