Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, pemerintah perlu membuat peta produksi dan kebutuhan pangan per daerah guna menghindari kekosongan stok bahan yang dibutuhkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Edy mengatakan bahwa kemitraan antara peternak, koperasi, dan pemerintah daerah penting guna membangun cadangan pangan lokal di setiap kabupaten.
Dia menilai pemerintah belum siap secara sistem untuk mengantisipasi dampak rantai pasok dalam pelaksanaan program itu.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Akibat lemahnya perencanaan, kata dia, harga bahan pangan pokok seperti ayam dan telur melonjak, menekan daya beli masyarakat, terutama kelas pekerja dan keluarga berpenghasilan tidak tetap.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, inflasi pangan bulan Oktober (month to month) mencapai 0,28 persen, dengan salah satu komoditas penyumbang inflasi yakni telur ayam ras (4,43 persen) dan daging ayam ras (1,13 persen).
Pemerintah, kata Edy, beralasan lonjakan ini akibat peningkatan permintaan bahan pangan dari Program MBG. Namun, menurut dia, justru di sinilah letak persoalannya.
“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri berarti ada tambahan kebutuhan ayam, telur, ikan, sayur, dan buah. Jumlahnya bisa dihitung. Namun, ketika pemerintah tidak menyiapkan itu, dampaknya adalah kekurangan pasokan dan harga yang melambung,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, dia pun mendorong pemerintah untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar petani dan peternak kecil dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan pinjaman lunak ini, kata dia, diharapkan petani hingga nelayan dapat memanfaatkan untuk meningkatkan produksinya.
"Apalagi Kementerian Keuangan telah mengatur kebijakan pendistribusian dana mengendap di BI sekitar Rp200 triliun. Dana sebesar itu bisa diarahkan untuk memperkuat ekonomi di sektor pangan, bukan sekadar menunggu intervensi pasar,” ucapnya.
Selain itu, pemda juga perlu menjembatani petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan dengan SPPG sehingga hasil panen mereka bisa terserap. Selain itu, katanya, peternak hewan juga harus difasilitasi penerbitan nomor kontrol veteriner (NKV) agar menjamin higiene dan sanitasi.
Edy juga mengkritisi pernyataan pemerintah yang menyebut kenaikan harga ayam dan telur sebagai tanda keberhasilan MBG. Menurut dia, keberhasilan program sosial tidak bisa diukur dari naiknya harga pangan, melainkan kebermanfaatan program yang bisa dinikmati penerima manfaat dengan aman dan harga tetap stabil.
Dia mencontohkan kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang memiliki 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk memenuhi kebutuhan telur di wilayah itu dibutuhkan sekitar 500 ribu ayam petelur, sementara peternak lokal hanya mampu menyediakan 200 ribu ekor.
Kekurangan itu, katanya, membuat pasokan harus didatangkan dari kabupaten lain, menaikkan biaya distribusi, dan mempersempit ketersediaan telur di daerah asal. Belum lagi bicara kebutuhan ikan, sayur, atau buah.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
"Pemerintah mestinya bisa memprediksi dan menutup celah-celah seperti ini jauh sebelum program dijalankan,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.
Edy mengingatkan, kelas pekerja dan masyarakat nonpenerima MBG kini menjadi kelompok yang paling terdampak.
“Buruh pabrik, guru honorer, tenaga kesehatan kontrak, sampai penjual warteg semua harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat ditekan terus seperti ini tidak baik dan perlu ada solusi segera,” katanya.
Contoh solusinya, kata dia, adalah subsidi pakan, fasilitas logistik, dan insentif produksi bisa menjadi cara untuk menjaga harga tetap stabil tanpa mematikan usaha rakyat kecil.
