Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengelola sendiri program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mendorong bahwa BGN ini tidak bekerja sendirian, dia harus menjalin kerja sama intensif dengan Badan POM, lalu pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan puskesmas yang memiliki resources (sumber daya, red) dan infrastruktur untuk membantu BGN di dalam pengawasan makanan siap saji,” kata Edy dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (24/9).
Baca: Danang Maharsa Luncurkan Inovasi Kenceng untuk Tekan Stunting
Menurut dia, merealisasikan target penyaluran MBG dari 5.000 dapur menjadi 30.000 dapur pada 2025, bukanlah perkara yang mudah.
“Ini bagi BGN berat kalau dikerjakan sendiri, sehingga yang terjadi sekarang kan peran BPOM dan peran Kementerian Kesehatan dan peran pemerintah daerah kan dianggap lemah,” kata Edy.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut kasus-kasus siswa keracunan MBG naik signifikan dalam beberapa hari terakhir.
“Korbannya ini semakin lama semakin banyak dan peningkatannya tidak di angka ratusan tapi ribuan ya. Benar tadi yang disampaikan beberapa kalangan itu, datanya di sekitar 5.000, itu minggu yang lalu. Kemudian Pak Qodari (Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari) dari tadi juga menyebutkan katanya juga sekitar 5.000 di 17 September ya itu sudah seminggu yang lalu,” ucap Ubaid.
Baca: Pramono Anung Targetkan 6.654 Ijazah Diputihkan
"Kalau sekarang data JPPI yang ter-update itu sudah naik 1.000, ada 6.452. Kalau seminggu lalu memang di angka 5.000, tapi sekarang, per hari ini sudah 6.452 jadi sudah naik 1.000.”
Dia pun mendesak pemerintah untuk menetapkan keracunan MBG sebagai kejadian luar biasa.
