Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan pentingnya riset kebijakan sebagai dasar pengembangan JKN yang inklusif.
Ia mendorong agar konsep long term care untuk lansia mulai dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional jangka menengah.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Beberapa negara ASEAN sudah menerapkannya. Kita tidak boleh tertinggal dalam menjamin hak hidup sehat bagi para lansia,” ujar Edy, yang juga menyoroti pentingnya kajian ilmiah dalam menyusun kebijakan urun biaya agar tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat.
BPJS Kesehatan membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mengajukan proposal riset melalui program Open Call for Research Proposal Tahun 2025, sebagai upaya memperkuat pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebijakan ilmiah.
Peluncuran program riset tahunan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan diseminasi hasil kajian strategis tahun 2024 di Jakarta, Senin, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ke-57 BPJS Kesehatan.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa program ini merupakan wadah kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan kalangan akademisi dan lembaga riset untuk menjawab tantangan JKN melalui pendekatan berbasis bukti.
“Animo akademisi terhadap program ini sangat tinggi. Ratusan proposal masuk setiap tahun. Hasilnya nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam penguatan JKN,” kata Ghufron.
Dalam kegiatan diseminasi, dipaparkan tiga hasil kajian utama tahun 2024, yaitu studi kelayakan long term care (LTC) untuk lansia pekerja formal melalui skema JKN, kajian karakteristik peserta mandiri dalam kaitannya dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran, serta studi alternatif penerapan model urun biaya dalam sistem JKN.
