Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, angkat bicara merespons kegaduhan di media sosial terkait anggaran sepatu siswa "Sekolah Rakyat" di Jawa Timur.
Kariyasa menegaskan bahwa transparansi data adalah satu-satunya kunci untuk mengakhiri spekulasi publik.
Menurut Kariyasa, perhatian besar masyarakat terhadap anggaran negara bagi keluarga kurang mampu merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum fakta pengadaan dibuka secara utuh.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Kariyasa menyoroti angka Rp700 ribu yang menjadi sorotan netizen. Ia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan terperinci untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
"Polemik ini harus dijawab dengan transparansi. Kalau benar Rp700 ribu itu adalah pagu, bukan harga realisasi, maka Kemensos harus merinci spesifikasinya, mekanisme pengadaan, hingga harga akhirnya. Publik berhak tahu," ujar Kariyasa dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Ia menambahkan, kualitas komunikasi pemerintah sangat menentukan kredibilitas program. Jangan sampai niat baik membantu anak-anak miskin justru tercoreng akibat buruknya koordinasi informasi.
Sebagai mitra kerja Kemensos, Komisi VIII memastikan akan memperketat fungsi pengawasan. Ketut mendesak agar detail Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan proses lelang dibuka ke permukaan.
"Ini bukan semata-mata soal mahal atau murah. Yang harus dilihat adalah kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, kualitas barang, serta bersihnya proses pengadaan dari intervensi," tegas politikus asal Bali tersebut.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Kaeiyasa juga mendukung lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk mengawal program Sekolah Rakyat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke sasaran yang tepat.
Kariyasa menekankan bahwa anak-anak dari keluarga rentan tidak boleh diberikan fasilitas "asal-asalan". Ia juga mendorong keterlibatan produk dalam negeri dan UMKM lokal dalam pengadaan ini.
"PDI Perjuangan berdiri pada kepentingan wong cilik. Program untuk rakyat kecil harus dijaga dari dua hal: kualitas jangan rendah, dan anggaran jangan bocor," pungkasnya.
