Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, berharap pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran dalam RAPBD DIY 2036.
Menurutnya, pemangkasan RAPBD DIY sebesar Rp753 miliar dinilai akan menggerus kemampuan daerah dalam mengejar target pembangunan, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan perputaran ekonomi rakyat.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap
Eko Suwanto mengatakan pembahasan RAPBD 2026 sejatinya telah selesai dilakukan bersama Gubernur DIY.
Rancangan anggaran tersebut kini sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pada tahapan inilah DPRD menaruh harapan besar agar pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan ulang.
"DPRD dan Gubernur telah menyelesaikan pembahasan dan persetujuan bersama RAPBD tahun 2026. Saat ini posisinya sedang dimintakan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri," kata Eko Suwanto, Minggu (7/12).
Menurutnya, pemangkasan Rp753 miliar itu bukan sekadar pengurangan angka dalam tabel anggaran, tetapi akan membawa konsekuensi nyata terhadap banyak sektor strategis.
Dia menuturkan selama ini, anggaran daerah berfungsi sebagai stimulus penting untuk penyerapan tenaga kerja serta pengungkit pertumbuhan ekonomi.
"Kita kan sama-sama tahu ada pemangkasan anggaran sejumlah Rp753 miliar dan tentunya itu sangat berdampak kepada stimulus untuk nomor satu penyerapan lapangan kerja. Kedua, stimulus untuk pertumbuhan ekonomi rakyat yang ada di Jogja," ungkapnya.
Dengan anggaran yang berkurang, target penurunan angka kemiskinan, pengangguran, hingga persoalan generasi muda disebut akan lebih sulit dicapai.
"Termasuk target yang untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, menekan generasi. Kan kemudian menghadapi masalah ini karena duitnya berkurang," ungkap dia.
Karenanya, di tengah proses evaluasi Kemendagri, DPRD DIY menilai masih terbuka ruang bagi pemerintah pusat untuk mengembalikan dana yang dipotong.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Eko pun meminta agar Kementerian Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali kondisi objektif daerah.
"Kita minta kepada Presiden untuk membatalkan (pemangkasan anggaran tersebut -Red), masih ada waktu," ucapnya.
"Kami berharap Menteri Keuangan bisa mengerti situasi yang ada di daerah. Kemudian anggaran yang Rp 753 miliar ini bisa dikembalikan untuk pembangunan di DIY," sambung Eko Suwanto.
