Jakarta, Gesuri.id - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menanggapi temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai adanya praktik keuntungan tidak sah (illegal gain) dari insider trading dalam perkembangan kasus manipulasi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk.
OJK sebelumnya mengungkap adanya skema manipulasi harga yang memungkinkan segelintir orang memperoleh keuntungan saham secara tidak sah melalui transaksi yang memanfaatkan informasi internal serta pengaturan pergerakan harga saham.
Menurut Elvi, upaya pembongkaran praktik tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) dibawah kepemimpinan Mahendra Siregar. Namun, ia menilai proses penindakan terhadap praktik illegal gain itu belum dilakukan secara tuntas, karena dukungan pemerintah masih lemah dan belum agresif seperti saat ini.
“Sebetulnya OJK di bawah kepemimpinan Pak Mahendra sudah berupaya membongkar praktik illegal gain ini. Tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya tuntas karena dukungan pemerintah belum agresif seperti saat ini, kedepannya diharapkan juga Komisi XI DPR melakukan pengawasan intensif terhadap ADK OJK pasar modal dalam mengelola Bursa Efek Indonesia ,” ujar Elvi dalam keterangannya kepada media, Senin (9/3/2026).
Menurut Elvi, sejak masa kepemimpinan Mahendra, OJK telah melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan integritas.
“Dalam hal ini, dukungan pemerintah maupun Komisi XI DPR yang memadai dalam pemberantasan praktik ini secara tegas dan tuntas, termasuk mengungkapkannya secara terbuka kepada publik, sangat penting," kata Elvi.
Menurutnya, dukungan pemerintah dan DPR yang kuat pada OJK dalam penanganan praktik manipulasi saham dan illegal gain ini bisa mencegah terulangnya gejolak pasar yang sempat terjadi pada akhir Januari 2026, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan. Sebagaimana diketahui, anjloknya IHSG kala itu berdampak pada mundurnya tiga orang pimpinan OJK, termasuk Mahendra.
Anggota Bidang Ekonomi Badan Analisa, Riset dan Kebijakan Pusat DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, dukungan pemerintah pada OJK harus lebih kuat, sehingga OJK bisa bertindak lebih berani dan independen dalam menertibkan praktik manipulasi pasar kedepannya.
“Jika sejak dulu dukungan pada OJK memadai, OJK pasti lebih berani dan tuntas menertibkan saham-saham gorengan serta mempublikasikan temuannya kepada masyarakat, sehingga kemungkinan gejolak pasar dan dinamika internal lembaga tidak perlu sampai sejauh itu,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya langkah reformasi pengawasan pasar modal agar kedepannya praktik manipulasi harga saham dapat dicegah lebih dini. Menurut Elvi, transparansi dan dukungan kuat pemerintah dalam menindak pelanggaran merupakan kunci menjaga integritas pasar modal Indonesia.
“Pasar modal membutuhkan pengawasan yang kuat, transparan, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Tanpa itu, kepercayaan investor akan mudah terganggu,” ujarnya.
