Surabaya, Gesuri.id — Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Eri Irawan. berikan sorottan yang tajam akan genangan dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Surabaya dalam dua hari terakhir.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Pahlawan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik semata.
Menurut Eri, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mulai mengombinasikan pembangunan fisik dengan normalisasi drainase secara intensif serta penguatan infrastruktur hijau.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Seberapa kuat kita membangun drainase, itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan sekarang. Karena itu, penting menyeimbangkan pembangunan infrastruktur abu-abu (grey infrastructure) dengan infrastruktur hijau," ujar Eri kepada Lentera, Selasa (23/6).
Eri tidak menampik bahwa tingginya intensitas hujan yang bersamaan dengan pasang air laut (rob) menjadi faktor memperparah genangan. Namun, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa faktor alam tersebut tidak boleh dijadikan alasan pembenaran atas banjir yang terus berulang.
Ia menilai salah satu akar masalah yang belum tertangani optimal adalah minimnya pengerukan saluran air dan sungai di Surabaya, yang memicu sedimentasi parah. Eri menceritakan pengalamannya saat mengikuti kerja bakti di kawasan Sukolilo beberapa bulan lalu.
"Saat saluran u-ditch dibuka, kapasitas tampungnya tinggal sekitar seperempat dari kondisi ideal akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Memang ini berbarengan dengan pasang air laut, tetapi itu bukan alasan. Seharusnya dengan dorongan infrastruktur dan normalisasi yang intens, dampak banjir bisa diminimalkan," cetusnya.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, Eri menjelaskan bahwa konsep infrastruktur hijau kini telah diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Banjir yang sedang digodok DPRD bersama Pemkot Surabaya.
Dalam aturan baru tersebut, setiap proyek pembangunan, kawasan bisnis, hingga permukiman bakal diwajibkan memiliki sistem tampungan atau pemanenan air hujan (rainwater harvesting) sesuai dengan luasan lahan mereka.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Secara siklus hidrologi, air itu harus dipanen dulu, tidak semuanya langsung dibuang ke saluran. Kalau semua masuk ke saluran kota, kapasitas kita tidak akan cukup. Apalagi banyak saluran yang tidak pernah dinormalisasi," terang Eri.
Selain regulasi makro, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong solusi taktis di tingkat akar rumput. Eri mendesak agar kegiatan normalisasi saluran air di tingkat perkampungan dapat dibiayai melalui dana kelurahan. Selama ini, kendala administratif membuat usulan normalisasi belum masuk dalam kamus anggaran kelurahan.
"Ini penting agar dana kelurahan bisa digunakan untuk normalisasi, termasuk membeli alat sedot air dan membiayai tenaga kerjanya. Kalau di perkampungan hanya mengandalkan tenaga manusia (manual), jelas tidak akan cukup," pungkas Eri.
