Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh aset Pemkot Surabaya sudah tersertifikasi pada 2023
"Terima kasih sudah keluar sertifikat dan peta bidang sehingga tinggal memeruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan," kata Wali Kota Eri Cahyadi seusai acara penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di Balai Kota Surabaya, Kamis (4/3).
Eri Cahyadi menyebut seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada tahun 2025 tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023.
Baca: Ini Kabar Baik Eri Terkait Pemegang Kartu BPJS Kesehatan
Pada kesempatan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya.
Sedangkan untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT dengan rincian yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada tahun 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
"Paling tidak sudah keluar PBT-nya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, orang nomor satu di Kota Pahlawan ini memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
"Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus," ujarnya.
Menurut dia, dalam waktu dekat, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya ini bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya.
Ia akan menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi dengan tujuan agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.
Baca: Eri-Armuji Minta Lurah Jadi Garda Terdepan Pelayanan Pemkot
"Percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat," katanya.
Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, ia memastikan hingga hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
"Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tahun 2023 harus tuntas," katanya.
