Bogor, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk Pondok Pesantren Miftahulhuda Al Azizi.
Aksi sosial ini menjadi agenda utama dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Foodcourt Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor, Minggu (19/7/2026).
Bantuan fisik menunjang fasilitas belajar-mengajar diserahkan langsung kepada pimpinan pesantren, Ustaz Muhammad Asep Abdul Qodir. Tak hanya itu, Ono Surono juga memberikan bantuan dana stimulan pribadi sebesar Rp5 juta demi mempercepat pembangunan fasilitas pondok.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat dan membantu memenuhi kebutuhan pembangunan pondok pesantren. Kami ingin pesantren memiliki fasilitas yang semakin baik agar para santri dapat belajar dengan nyaman,” ujar Ono.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan komitmen nyata parlemen dalam mendukung keberlangsungan pendidikan informal berbasis agama.
Atty menilai, pesantren memiliki andil besar yang tidak boleh luput dari perhatian kepedulian para pemangku kebijakan.
“Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Karena itu, kami ingin ikut berkontribusi melalui bantuan sarana dan prasarana agar aktivitas belajar-mengajar semakin optimal,” kata Atty.
Berangkat dari aksi penyaluran bantuan tersebut, Ono Surono mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan anggaran ke depan harus lebih berorientasi pada program pro-rakyat seperti bantuan sosial dan keagamaan, bukan sekadar berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Di hadapan warga dan tokoh masyarakat yang hadir, Ono juga menyelipkan catatan kritis mengenai sektor pendidikan, termasuk penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri yang dinilai dapat memberatkan orang tua murid.
Ono berharap, aspirasi serta aksi langsung di lapangan ini bisa mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang seimbang.
"Pembangunan harus seimbang, tidak hanya fisik, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat luas," pungkasnya.
