Surabaya, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyiapkan skenario penanganan multi-bencana. Langkah ini dinilai mendesak menyusul erupsi Gunung Semeru yang terjadi bersamaan dengan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jatim.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada imbauan, melainkan harus menunjukkan kesiapan konkret di lapangan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, titik evakuasinya di mana, jalurnya bagaimana, kesiapan logistiknya berapa, dan seberapa cepat bantuan sampai,” ujar Renny, Senin (7/9/2026).
Erupsi Gunung Semeru tercatat terjadi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter.
Semeru menjadi salah satu dari enam gunung api di Indonesia yang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik signifikan dalam kurun waktu bersamaan.
Di sisi lain, tekanan bencana di Jawa Timur kian kompleks akibat faktor hidrometeorologi. Hingga musim kemarau 2026, kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota, sementara luas karhutla telah mencapai 3.834,35 hektare.
Melihat kondisi tersebut, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini meminta Pemprov Jatim mengaktifkan koordinasi lintas sektor secara terpadu, bukan menangani bencana secara terpisah.
“Kalau terjadi erupsi dan pada saat bersamaan wilayah lain butuh air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah punya pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny ini.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia juga mendesak Pemprov Jatim membuat peta prioritas bencana berbasis wilayah agar daerah berisiko tinggi mendapatkan suplai personel, alat, air bersih, dan logistik lebih awal. Selain itu, sistem peringatan dini dari PVMBG dan BPBD harus diterjemahkan menjadi instruksi sederhana yang mudah dipahami warga.
“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat dievakuasi. Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah, informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang bisa langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya.
