Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti banyaknya penggunaan barang belum SNI yang jadi pemenang tender pemerintah
Perihal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
"Mengenai tender-tender di pemerintah, seharusnya produk yang dipergunakan itu wajib memiliki SNI. sekarang penggunaan e-katalog, tanpa ada sertifikat SNI tidak bisa ikut ditenderkan. Itu kan bisa dikordinasikan pak dengan KL terkait. Jadi bapak jangan duduk aja tidak ngapa ngapain. Itu kan tugas BSN melalukan koordinasi tersebut," ujar Evita dikutip Minggu, 20 Juli.
Menurutnya, terkesan aneh ketika pemerintah mewajibkan SNI. Namun banyak pemenang tender yang belum memiliki sertifikat SNI. Sehingga, perihal tersebut sangat dipertanyakan.
"Akan aneh jika pemerintah mewajibkan SNI, tapi barang gak SNI bisa masuk e-katalog. pemerintah bikin tender, barang-barang yang tidak SNI bisa menang tender," ucapnya.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Selain itu, Evita juga menilai jika BSN memiliki peran penting perihal tersebut, khususnya mengoordinasikan kondisi yang dianggap sangat aneh itu.
"Untuk pengaturan barang-barang ini, saya berharap BSN bisa melakukan kordinasi kepada KL terkait," kata Evita.
