Jakarta, Gesuri.id - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat standardisasi nasional guna menjawab permasalahan sektor industri.
Hal ini disampaikan BSN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri antara Komisi VII DPR RI dengan pejabat eselon I Kementerian Perindustrian dan Plt. Kepala BSN, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/9).
BaCa: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, didampingi Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga. Hadir pula anggota Komisi VII DPR RI yang tergabung dalam Panja Daya Saing Industri.
Dari pihak BSN, hadir Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono; Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo; Deputi Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito; Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi, A. Praba Drijarkara; Kepala Biro Keuangan dan Umum, Ajat Sudrajat; Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama, Anna Melianawati; serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Singgih Harjanto.
Dalam paparannya, BSN menyampaikan tiga langkah utama penguatan standardisasi nasional, yaitu: 1) Pengendalian kualitas barang beredar, agar produk yang beredar di pasar sesuai dengan persyaratan standar; 2) Perluasan lingkup pengakuan dan keberterimaan hasil kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), termasuk penerapan regulasi berbasis keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L); serta 3) Penguatan keterlibatan pihak ketiga dalam pengawasan SPK, melalui fasilitasi pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) swasta.
Kristianto menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki 18 skema akreditasi yang diakui secara internasional, serta 164 Calibration and Measurement Capability (CMC) di bidang mekanika, radiasi dan biologi, serta termoelektrik dan kimia. “Pengakuan internasional ini meningkatkan keberterimaan hasil kegiatan SPK Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, BSN menekankan pentingnya melibatkan LPK swasta dalam kegiatan pengawasan, baik melalui penetapan maupun revisi regulasi, sehingga pengawasan dapat lebih efektif dengan dukungan pihak ketiga.
BaCa: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan perlunya sistem one stop solution dalam pengawasan SNI yang juga melibatkan kementerian/lembaga terkait.
RDP ini juga dihadiri jajaran eselon I Kementerian Perindustrian, antara lain Direktur Jenderal Industri Agro; Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Direktur Jenderal Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; serta Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
