Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada persoalan krusial terkait rekam jejak dari 24 calon duta besar (dubes) yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari terakhir. Menurutnya, jika pun ditemukan hal-hal kecil yang dianggap kurang, hal itu masih dalam batas kewajaran.
“Dugaan saya nggak ya. Sebab kalau ada pasti ada debat-debat panjang. Tapi kalau ada satu dua yang enggak pas, namanya manusia. Dalam berhubungan pasti pernah ada kekeliruan,” kata Utut, Minggu (6/7/2025).
Utut mengungkapkan bahwa proses penilaian terhadap para calon dubes dilakukan dengan mekanisme internal antarfraksi.
Setiap fraksi diberikan waktu tiga menit untuk menyampaikan sudut pandangnya terhadap masing-masing calon dubes.
Menurutnya, perbedaan pandangan antarfraksi menjadi hal yang biasa dan justru menunjukkan adanya check and balance yang sehat dalam proses seleksi pejabat diplomatik negara.
“Fraksi punya apa yang digarisbawahi, kan diberi kesempatan setiap fraksi tiga menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya, beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah nanti kan kita buat tabel, mana yang masih cocok semua, mana yang dianggap belum. Kalau yang belum apakah itu potensi fatality atau tidak, tapi sejauh ini yang saya lihat kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono turut menyampaikan pandangannya.
Ia menilai bahwa proses seleksi yang dilakukan pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto, telah melalui tahapan yang matang dan profesional.
“Jadi untuk saya pribadi, sekali lagi saya puas. Saya dari awal, saya yakin bahwa pilihan-pilihan pemerintah, pilihan Presiden Republik Indonesia sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang,” ucapnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, para calon dubes yang telah diuji memiliki rekam jejak yang solid, terutama dalam dunia diplomasi.
Ia juga menyoroti jaringan internasional yang dimiliki para kandidat sebagai aset penting dalam mendukung tugas-tugas diplomatik Indonesia di luar negeri.
“Sehingga kami dan teman-teman anggota Komisi I melaksanakan fit and proper test sebaik-baiknya, dan secara pribadi, secara objektif saya menilai para calon duta besar dengan baik menjalankan fit and proper test,” jelasnya.
Proses uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan tertutup sesuai tata tertib DPR, dan hasilnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk kemudian diteruskan kepada Presiden RI. Uji kelayakan ini mencakup penilaian rekam jejak, visi-misi kebijakan luar negeri, serta pemahaman terhadap negara tujuan penempatan masing-masing dubes.
Dengan evaluasi komprehensif dari Komisi I DPR, publik diharapkan dapat menaruh kepercayaan terhadap para calon dubes sebagai representasi Indonesia di panggung internasional, yang tak hanya membawa misi negara, tetapi juga menjaga nama baik bangsa dalam diplomasi global.
