Bondowoso, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik melalui pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (17/9).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sofi Indriasari, menyampaikan bahwa P-APBD bukan hanya dokumen teknis, tetapi instrumen meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“P-APBD harus memberi kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan dan menjawab kebutuhan rakyat marhaen di atas segalanya,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan strategis di sektor kesehatan, antara lain mendukung penuh program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan dan mendorong koordinasi dengan Kementerian Sosial agar peserta JKN PBI APBN tidak mudah dinonaktifkan. Rumah sakit swasta, klinik, hingga dokter praktik juga diharapkan mengalokasikan CSR mereka untuk menutup premi BPJS masyarakat kurang mampu.
Selain kesehatan, pendidikan menjadi sorotan. Fraksi meminta langkah konkret pencegahan dan penanganan kasus bullying, penguatan karakter, dan program sekolah ramah anak.
“Banyak sekolah negeri kondisinya masih jauh dari layak, sementara mutu pendidikan perlu ditingkatkan, terutama PAUD, TK, SD, dan SMP,” kata Sofi.
Tak ketinggalan, Fraksi juga menekankan pentingnya pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (THK2) menjadi ASN PPPK penuh waktu. “Masih ada sekitar 140 orang di lingkungan Dinas Pendidikan yang tersisa dalam database 2013 dan kini banyak yang mendekati usia pensiun. Ini harus segera dituntaskan,” tambahnya.
