Bengkalis, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bengkalis menegaskan dukungannya terhadap rekomendasi Badan Anggaran DPRD terkait pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.
Sikap itu disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bengkalis, Zam Zami, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, mewakili Bupati Kasmarni di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (22/9/2025).
Zam Zami menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rekomendasi Badan Anggaran DPRD terkait pagu anggaran OPD. Selain itu, pihaknya juga sepakat dengan penekanan pada efektivitas mekanisme penggunaan anggaran.
“Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan rekomendasi Badan Anggaran terkait penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kami menekankan pentingnya mekanisme penggunaan anggaran yang tepat dan efektif untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, termasuk pemulihan ekonomi, peningkatan layanan publik, serta pengurangan kemiskinan,” ujar Zam Zami.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menangani persoalan stunting yang dinilai sudah menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bukti keseriusan semua pihak dalam memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat.
“Kami mengapresiasi kepada Pemerintah atas penanganan stunting yang sangat baik. Hal ini adalah bentuk usaha serta upaya kita semua memberikan pengabdian yang terbaik bagi negeri ini,” tambah Zam Zami.
Melalui pandangan umum fraksinya, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai target.
Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya program prioritas daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Rapat paripurna tersebut berlangsung lancar dengan pembahasan mendalam dari seluruh fraksi. Pemerintah daerah pun menyambut baik masukan yang diberikan sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025.
