Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malaka mendukung penuh aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi Aliansi Revolusi Malaka beberapa hari lalu.
Aspirasi mahasiswa tersebut menekankan agar Bupati dan Wakil Bupati Malaka segera menjadikan Kantor Bupati Baru sebagai pusat pemerintahan serta menempati rumah jabatan yang telah disiapkan, bukan menggunakan rumah pribadi sebagai rumah jabatan.
Dukungan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Malaka, Paskalis Wandelinus Nahak atau yang akrab disapa Wendi, kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (7/9).
BaCa: Pemkot Yogyayakarta Akan Kembangkan Pertanian Terpadu
Wendi menegaskan bahwa FPDI Perjuangan berkomitmen untuk memperjuangkan penganggaran dalam sidang murni pembahasan anggaran tahun 2026. Fokus penganggaran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan masuk ke Kantor Bupati Baru serta pengadaan fasilitas penunjang seperti mebeler dan sarana lain untuk mendukung pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga berkomitmen mendorong pembahasan anggaran rehabilitasi serta pengadaan aset perlengkapan rumah jabatan bupati dan wakil bupati agar segera bisa ditempati.
Menurutnya, keberadaan rumah jabatan itu sangat penting sebagai simbol pemerintahan sekaligus untuk menunjang tugas kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Kami sangat mendukung langkah teman-teman mahasiswa yang telah berinisiatif mengingatkan, memberi saran, serta kritikan kepada kami sebagai pejabat publik. Itu adalah tugas mulia mahasiswa sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Malaka bisa maju kalau ada kolaborasi dari semua pihak. Sebagai manusia, kami tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Wendi.
BaCa: Dapat Bantuan Dari Pusat, Pramono Siap Bangun 2 JPO Baru
Ia menjelaskan, aspirasi mahasiswa itu sudah dibahas bersama di internal Fraksi PDI Perjuangan dalam beberapa hari terakhir, sehingga menjadi komitmen bulat untuk diperjuangkan. Menurutnya, Kantor Bupati Baru yang dibangun dengan anggaran Rp 94,59 miliar harus segera difungsikan agar aktivitas pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.
Wendi menambahkan, jika Kantor Bupati Baru segera digunakan sebagai pusat pemerintahan, maka APBD Malaka juga bisa lebih hemat. Biaya sewa beberapa kantor yang selama ini digunakan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan kepentingan publik lainnya.
