Kaimana, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kaimana melalui juru bicaranya, Mimi Selly, menegaskan tiga poin penting sebelum penutupan rapat paripurna penetapan dan persetujuan APBD Perubahan Tahun 2025, Selasa (30/9/2025).
Dalam pandangan akhir fraksi, Mimi Selly meminta Pemerintah Kabupaten Kaimana, khususnya Bupati, untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan transparan, tepat waktu, dan berkualitas.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Kaimana memastikan kinerja LPSE dalam pelelangan paket-paket pekerjaan fisik agar berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Mimi Selly.
Ia menekankan agar proses pelelangan, baik tender maupun non-tender, dilaksanakan secara profesional sehingga pihak ketiga memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dengan hasil yang memiliki nilai kualitas dan akuntabilitas publik.
Selain menyoroti transparansi proyek fisik, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta perhatian serius terhadap sektor pendidikan. Fraksi menekankan pentingnya pengalokasian anggaran pada Dinas Pendidikan tahun 2026 untuk mengakomodasi kebutuhan operasional asrama Sekolah Santa Theresia, yang dihuni siswa SMP YPP Santo Thomas Aquino.
“Anggaran pendidikan harus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan belajar mengajar serta kualitas output siswa,” tegas Mimi Selly.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan Bupati agar tetap mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk larangan pemberian bantuan hibah secara berulang kepada pihak yang sama.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar setiap kebijakan keuangan daerah dijalankan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi,” tutup Mimi Selly.
Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan catatan evaluatif atas sejumlah poin pengawasan yang telah disampaikan.
