Bekasi, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi sekaligus politisi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah, menyoroti lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Bekasi yang dinilainya belum maksimal.
Dalam wawancara podcast Fakta Hukum Indonesia bersama Indah Purnamasari, Kamis (23/10/2025), Rudy menilai masih banyak hambatan dalam implementasi Perda di lapangan, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga keterbatasan sumber daya Satpol PP.
“Koordinasi antarinstansi belum optimal, dan sanksi terhadap pelanggar sering kali tidak tegas,” ujarnya di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi.
Menurut Rudy, lemahnya penegakan hukum daerah tidak hanya berpengaruh pada ketertiban umum, tetapi juga mengurangi wibawa pemerintah daerah. Karena itu, Komisi I mendorong adanya reformasi sistem penegakan Perda yang lebih profesional dan transparan.
Ia menyarankan agar pemerintah menambah personel Satpol PP, memperkuat forum koordinasi lintas instansi, serta memperbarui regulasi yang sudah tidak relevan. “Perda yang sudah usang harus direvisi, karena kondisi sosial masyarakat terus berubah,” jelasnya.
Selain pembenahan struktural, Rudy juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Ia mengajak warga untuk ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran agar pemerintah daerah memiliki data lapangan yang lebih akurat.
“Jangan hanya mengkritik, mari bersama-sama menjaga aset kota dan menciptakan Bekasi yang aman dan nyaman,” serunya.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Rudy optimistis Bekasi dapat menjadi kota yang lebih tertib, berdaya saing, dan berkeadilan.
