Pontianak, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meminta penjelasan mendetail kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengenai alasan perlunya pergeseran anggaran dan pertimbangan menjaga kualitas APBD menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kalimantan Barat, Senin (25/8/2025).
Agenda yang dihadiri Sekda Kalbar Harisson itu membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang mencerminkan upaya pemerintah provinsi menyeimbangkan antara realisasi pendapatan dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Strategi tata kelola keuangan daerah yang responsif terhadap dinamika ekonomi juga menjadi fokus pembahasan.
Dalam pemaparannya, berbagai fraksi menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran Kalbar sebagai respons terhadap perkembangan makroekonomi yang tidak seluruhnya sesuai dengan asumsi awal.
Rapat paripurna itu menjadi bukti komitmen bersama dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah Kalbar yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi serta percepatan pembangunan yang inklusif.
