Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan evaluasi tajam terhadap kinerja Gubernur Sumatera Utara Mangapul Purba dan Wakil Gubernur Sumut Surya, selama satu tahun terakhir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba menilai capaian pemerintahan saat ini masih jauh dari ekspektasi, terutama dalam hal realisasi anggaran dan konsistensi menerjemahkan visi-misi kepala daerah.
"Kalau dipijakkan pada capaian, penerimaan anggaran kita boleh dibilang minim. Belum terlihat lonjakan signifikan. Ini harus jujur kita akui," tegas Mangapul Purba.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah pusat ikut memengaruhi kondisi fiskal daerah. Salah satunya kebijakan penghapusan atau penyesuaian BBNKB yang berdampak pada penurunan penerimaan daerah hingga sekitar Rp600 miliar dalam jangka pendek.
"Ini fakta. Ada pengurangan penerimaan yang tidak kecil. Jadi fiskal kita tertekan," katanya.
Mangapul juga menyoroti faktor bencana alam yang disebutnya menjadi hambatan serius dalam menjalankan program pembangunan.
"Dalam konteks mau melangkah membawa Sumut lebih maju, kita dihadang bencana alam. Ini memaksa pemerintah membongkar ulang prioritas anggaran," ujarnya.
Ia mengingatkan, seharusnya tahun 2026 menjadi momentum percepatan realisasi visi-misi yang disahkan bersama DPRD. Namun berbagai kendala, mulai dari bencana hingga kebijakan pusat, membuat eksekusi program belum optimal.
Di sisi lain, ia menilai kinerja eksekutif masih 'biasa-biasa saja'. Dinamika internal pemerintahan, termasuk mundurnya sejumlah kepala dinas, menjadi catatan tersendiri.
"Ada sesuatu yang tidak pas. Apakah ini soal menerjemahkan visi-misi gubernur atau soal kemampuan teknis di jajaran? Ini yang harus dievaluasi," tegasnya.
Dari sisi realisasi anggaran, Mangapul mengatakan belum bisa memberikan penilaian menyeluruh karena masih memasuki triwulan pertama 2026.
"Kita belum bisa menilai secara konkret. Nanti setelah triwulan pertama berjalan, baru kita minta data realisasi dari dinas-dinas terkait," ujarnya.
Ia menjelaskan, rendahnya capaian sebelumnya juga dipengaruhi masa transisi pemerintahan. APBD 2025, kata dia, dibahas saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, sementara pemerintahan baru baru efektif berjalan setelah itu.
"Selain itu, ada beban pembayaran utang proyek multiyears yang dibayarkan di 2025. Itu tentu mengganggu ruang fiskal dan pendanaan program baru," katanya.
Fraksi PDI Perjuangaan, lanjut Mangapul, akan memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang selama ini disebut sebagai motor pembangunan.
"Kita akan tanya, berapa yang sudah dibelanjakan? Sektor mana yang benar-benar sejalan dengan RPJMD? Dari situ baru kita buat penilaian objektif," ujarnya.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Ia juga mendesak pemerintah segera merealisasikan janji pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana. "Rumah-rumah rakyat yang kena bencana harus segera dibangun kembali. Itu komitmen yang harus ditepati, dengan segala konsekuensinya," katanya.
Soal hubungan dengan eksekutif, Mangapul menyebut komunikasi antara gubernur dan DPRD berjalan normatif, namun belum sampai pada pembahasan strategis yang intens.
"Jauh tidak, dekat juga tidak. Kita menjalankan fungsi sebagai fraksi penyeimbang. Komunikasi formal ada dalam konteks tugas kedewanan, tapi tidak ada kesepakatan politik khusus," ujarnya.
Sebagai fraksi penyeimbang di DPRD Sumut, PDI Perjuangaan memastikan akan tetap kritis. "Kita menunggu capaian triwulan pertama. Dari situ kita akan berbicara dengan data, bukan asumsi. Tapi yang jelas, situasi ini harus segera berubah," pungkasnya.
