Jakarta, Gesuri.id - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, meminta kepada aparat penegak hukum (APH) di Kapuas Hulu, untuk monitoring dan memantau penyaluran BBM jenis subsidi ditingkat SPBU maupun kios-kios.
"Kalau ada ditemukan penimbunan BBM, bisa diproses secara hukum yang berlaku, agar ada efek jera, karena dampak itu kasihan masyarakat yang menjadi korban," ujarnya.
BaCa: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Dijelaskan Bupati, Pemerintah Daerah tidak akan mampu sendiri memantau, maka perlu ada kerjasama semua pihak, seperti APH dan masyarakat itu sendiri.
"Masyarakat harus juga proaktif melakukan pengawasan, apabila menemukan hal-hal yang melanggar hukum dalam penjualan BBM segera melaporkan ke penegak hukum," ungkapnya.
Seperti diketahui Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite subsidi di wilayah Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mulai alami kenaikan, terutama ditingkat penjualan di kios-kios tepi jalan.
Hasil pantauan dilapangan, Selasa 17 Februari 2026, harga BBM jenis pertalite subsidi, di wilayah Putussibau mencapai Rp 14-16 ribu perliter, sebelumnya harga normal hanya Rp 11 - 12 ribu perliter.
BaCa: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Kenaikan harga BBM jenis pertalite subsidi itu ditingkat kios-kios, pengakuan para penjual di kios adalah susah untuk mendapatkan minyak, dan membeli minyak ke pihak lain sudah mahal.
Sedangkan harga harga BBM jenis pertalite di SPBU masih harga sesuai dengan standar pemerintah yaitu Rp 10 ribu perliter.
