Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD.
“Kami di DPRD mendorong pemaksimalan sumber-sumber PAD misalnya terkait pajak kendaraan bermotor ataupun pajak BBNKB sekaligus NPWP yang menunggu hak pajak-nya harus benar-benar dipastikan,” ujarnya, Sabtu (15/11).
Baca: Obet Tegaskan Pengawasan Masyarakat Jadi Unsur Penting MBG
Fuad juga menyoroti, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Dari total setoran dividen sebesar Rp497 miliar pada 2025, 90 persen di antaranya masih disumbang oleh Bank Jatim.
“Ini sangat ironis, apa gunanya delapan BUMD yang lain termasuk PT Asuransi Bangun Askirida yang sejak 2023 ini tidak bisa setor dividen,” tegasnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola BUMD menjadi kunci penting untuk meningkatkan setoran pendapatan daerah. Ia menilai tingginya beban operasional yang tidak sebanding dengan omzet membuat profit BUMD rata-rata hanya 2–5 persen.
“BUMD seperti JGU dan PJU juga demikian. Ini akan kami cek dan telaah kira-kira memang permasalahannya seperti apa?,” tambahnya.
Komisi C turut mendorong restrukturisasi BUMD yang dinilai tidak sejalan dengan lini bisnis induk perusahaan. Seperti DHBN yang merupakan anak usaha PJU, namun bergerak di bidang transportasi. Ke depan, DHBN akan didorong menjadi BUMD mandiri agar kinerjanya lebih fokus dan agresif.
Baca: Once Mekel Minta Pertegas Status LMKN
Dengan disahkannya APBD 2026, Fuad berharap agar benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, terutama terkait program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Di daerah pemilihan (Dapil) 1 Surabaya, kata dia, masih banyak warga yang belum menerima bantuan lantaran terkendala sertifikat tanah.
“Ini perlu solusi. Jangan sampai mereka tidak mendapat haknya hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
