Surabaya, Gesuri.id - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyambut positif pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2026.
Menurut Fuad, kebijakan tersebut merupakan langkah maju yang selaras dengan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim untuk mendorong produktivitas perusahaan daerah, khususnya dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Guna mengoptimalkan peran biro baru tersebut, Politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya pengisian jajaran pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang benar-benar berkompeten di bidangnya.
"Harapannya nanti Biro Pengelolaan BUMD ini diisi oleh jajaran pejabat ASN yang kompeten. Dengan begitu, tata kelola manajemen BUMD meningkat dan deviden yang disetorkan ke Jawa Timur juga bertambah," ujar Fuad di Surabaya.
Mantan anggota Pansus BUMD Jatim tersebut menjelaskan, peningkatan dividen BUMD sangat krusial untuk memperkuat postur PAD. Tambahan pendapatan ini dinilai dapat membantu menutup potensi defisit APBD Provinsi Jatim yang terbilang masih besar menjelang Tahun Anggaran 2027.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Oleh karena itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya ini mendorong Gubernur Jawa Timur untuk menyeleksi Kepala Biro terbaik. Bahkan untuk bidang spesifik seperti pengembangan bisnis BUMD, ia mengusulkan skema seleksi terbuka (lelang jabatan) guna menjaring figur ASN eksternal yang mumpuni.
"Kami berharap Gubernur memilih Kepala Biro yang terbaik sesuai kompetensinya. Khusus untuk bidang pengembangan bisnis, mungkin bisa dilakukan lelang eksternal untuk mencari sosok ASN dari luar yang punya kompetensi bisnis kuat," tegas Fuad.
