Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara Brando Susanto meminta gubernur DKI Anies Baswedan berhenti dari politik.
Pasalnya, Brando menilai sepanjang 2021 pemerintahan Gubernur Anies Baswedan gagal total dan tak kunjung mengalami peningkatan kinerja.
Baca: Prasetyo Akan Pidanakan Ancol Jika Rp1,2 T Untuk Formula E
Kegagalan ini, kata Brando, berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat banyak. Hal ini disampaikan Brando di sela-sela acara Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta yang digelar oleh DPRD Fraksi PDI Perjuangan.
“Kinerja Gubernur Anies Baswedan sejak pertama dilantik hingga tahun ini cenderung sangat buruk. Boleh dikatakan gagal total,” kata Brando Susanto, baru-baru ini.
Selain itu perjalanan Anies Baswedan di panggung politik belakangan dipertanyakan oleh Brando karena Anies tersebut akan segera melepas jabatannya pada tahun 2022. Di saat Anies terlihat sibuk untuk mempersiapkan diri maju sebagai salah satu kandidat calon presiden di Pemilu 2024 nanti, Brando meragukan kemampuan Anies.
Menurut Brando, Anies jauh dari kata layak untuk kembali berkompetisi di kancah politik karena dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial yang ada di Jakarta.
“Saran saya ya pada Pak Anies, pensiun sajalah (dari politik) karena di Jakarta saja dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, itu sama saja tidak naik kelas,” ujar Brando.
Brando pun memebeberkan kegagalan Anies memimpin Jakarta. Misalnya, program rumah DP Rp nol tidak terealisasi. Banyak janji kampanyenya yang tidak terealisasi dengan baik. Program rumah DP Rp nol, misalnya, jauh dari kata tuntas. Padahal, ini sudah memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies di Jakarta.
Naturalisasi Mandek
Selain itu, Brando menilai program yang sudah dijalankan oleh Gubernur sebelumnya yaitu Jokowi dilanjutkan Ahok untuk mengatasi Banjir dengan melakukan Normalisasi dan naturalisasi sungai mandek di era kepemimpinan Anies.
Sejumlah program pengendalian banjir Anies, termasuk sumur resapan. Menurut Brando, Anies tak sungguh-sungguh menanggulangi banjir. Lima program pengendalian banjir Anies, Gerebek Lumpur, sumur resapan, pemeliharaan pompa penanganan banjir rob melalui NCICD, dan pengelolaan sistem polder, menurut Brando akan sia-sia tanpa normalisasi sungai.
“Upaya penanganan banjir ini sepanjang Gubernur Anies tidak dapat melakukan normalisasi, saya rasa sulit untuk bisa mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Jadi, kuncinya adalah normalisasi,” kata Brando.
Menurutnya, permasalahan sampah Jakarta tidak ada solusi. Tidak hanya itu, permasalahan sampah yang menahun di Jakarta hingga saat ini juga belum menemukan solusi terbaik.
Baca: Nasib 191 Pohon di Monas Ditebang Telan Rp71 Miliar, Dimana?
Brando mengatakan, Anies tak kunjung merealisasikan janji pembangunan intermediate treatment facility (ITF) untuk mengolah sampah.
Padahal salah satu yang juga menjadi sebab terjadinya banjir adalah sampah. Anies hingga saat ini masih menggantungkan masalah pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi. Padahal, TPST tersebut sudah overkapasitas.
“Anies harusnya memikirkan permasalahan sampah ini ke depan bagaimana pengelolaannya,” tandasnya.
