Jakarta, Gersuri.id - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Tama Satrya Langkun mengatakan rencana Ganjar menempatkan narapidana korupsi ditahan di Nusakambangan, bukti antikorupsi.
Menurutnya wacana tersebut bukti kuatnya visi pemberantasan korupsi, di mana salah satunya upaya memaksimalkan hukuman bagi para terpidana korupsi.
"Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang berat dan kejahatan luar biasa, sehingga sanksi dan juga tempat penjaranya pun juga jauh di seberang sana, di Nusakambangan, yang kemudian menambah efek jera," ujar Tama dalam keterangannya diterima Minggu (10/12).
Baca: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
Perihal penjara para koruptor yang selama ini sebagian berada di LP Sukamiskin, Bandung, Tama mengungkapkan pemindahan ke Nusakambangan bukan sesuatu yang berat dan sekaligus langkah yang bisa dilakukan
Tama Langkun juga menekankan bahwa esensi dari hukuman kepada koruptor adalah memberikan sanksi yang maksimal dan timbulnya efek jera.
"Selain itu, penting juga merevisi UU Antikorupsi mengingat sudah berusia hampir 23 tahun dan belum ada revisi. Padahal, modus dan pola tindak korupsi terus berkembang," ujar Tama yang juga Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Perindo.
Begitu pula dengan pentingnya UU Perampasan Aset, sehingga menambah berat sanksi serta efek jera yang timbul.
Kemudian juga hubungan yang baik dalam konteks harmonisasi pelaksanaan penindakan perkara tindak pidana korupsi.
Tama berharap KPK, kepolisian dan kejaksaan harmonis dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
"Ketika Mas Ganjar-Prof Mahfud terpilih langkah-langkah upaya antikorupsi ini akan menjadi salah satu prioritas," ucapnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggagas akan menempatkan narapidana tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah ketika nanti terpilih menjadi presiden.
Ganjar mengatakan hal tersebut saat berdialog dengan ribuan mahasiswa dalam Kuliah Kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/12).
Awalnya, Ganjar memaparkan data Transparency International 2022 yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara dengan skor 34.
Merujuk data tersebut Ganjar menyebut pemberantasan korupsi mesti diperkuat lewat tindakan tegas pemimpin negara. Salah satunya dengan menahan koruptor di lapas Pulau Nusakambangan.
“Maka teman-teman, kalau kalau melihat kondisi ini, setuju tidak Nusakambangan itu tempat terbaik untuk pejabat yang korupsi? Setuju tidak?” kata Ganjar.
Baca: Dukung Ganjar-Mahfud Team Relawan Siber Sapa Warga Malang
Lebih lanjut Ganjar mengatakan, ketika masyarakat sudah jengah dengan tindakan koruptif para pejabat di negeri ini, maka pimpinan negara mesti turun tangan agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan serupa.
Oleh sebab itu, Ganjar punya misi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berintegritas.
“Penguatan KPK, membikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusakambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan,” tuturnya.
Ganjar pun berharap dapat terus menekan kasus korupsi dan membuat Indonesia semakin unggul di mata dunia. Dengan mewujudkan pemerintahan bersih, kata Ganjar, pertumbuhan ekonomi pun akan turut meningkat.
“Saya kira itu (menahan napi korupsi ke Nusakambangan) yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat marah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk kalau korupsi," kata Ganjar Pranowo.