Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan bahwa transformasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat disiapkan untuk memasuki era "Society 5.0", di mana masyarakat nantinya bisa menyelesaikan persoalan sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Untuk itu secara bertahap saya meminta seluruh ASN di Jawa Tengah untuk bersiap dan memperbanyak inovasi dalam melayani masyarakat," kata Ganjar usai mengikuti acara puncak peringatan HUT Ke-50 Korpri yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara daring di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (29/11).
Melalui transformasi tersebut, ia berharap Korpri bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan transformasi birokrasi untuk masuk kepada birokrasi digital.
Baca: Presiden Ingatkan Korpri Selalu Berikan Pelayanan Terbaik
"Maka tugas kami melaksanakan itu semua di daerah. Di Jateng, saya terima kasih karena semua itu sudah berjalan, memang belum sempurna, masih ada capaian yang harus dikejar," katanya.
Ganjar menjelaskan peran ASN dalam hal ini adalah menyiapkan sarana untuk percepatan memasuki era tersebut.
"Jalannya masih panjang tetapi kemarin kita dipercepat dengan adanya COVID-19, maka rapat dengan zoom, dengan daring, kerja dari rumah. BKD kami juga menyiapkan daftar hadir elektronik, jadi misal penyuluh isi presensi dari lapangan," katanya.
Ia juga meminta seluruh ASN tidak perlu takut dengan rencana penggunaan robot untuk pelayanan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebab menurutnya inovasi dari ASN yang sekarang ini dibutuhkan.
Baca: Presiden Apresiasi Semangat Pengabdian Korpri Saat Pandemi
"Justru inovasi dari kawan ASN ini yang sekarang dibutuhkan, mereka sendiri mempermudah dengan membuat pekerjaannya 'digital less', itukan setengah robot. Kalau ada yang bisa dikerjakan secara elektronik itu ya bagus, lebih presisi. Memang ada pekerjaan yang membutuhkan sentuhan langsung di lapangan, jadi tidak semuanya," katanya.
Terkait inovasi itu, ia kembali mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah dan ASN di Jawa Tengah, termasuk juga tentang integritas dan keterbukaan yang selama ini sudah berjalan.
"Inovasi kita selalu bisa masuk 'top five', ini membuat saya bangga. Untuk itu selain terus berinovasi, kita juga harus memperhatikan kesejahteraannya misal gaji guru honorer harus UMK dan lainnya. Juga bagaimana gerakan satu OPD satu desa dampingan itu terus dijalankan," demikian Ganjar.
