Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto mendorong, pemerintah, regulator, dan maskapai berembuk mencari solusi jangka panjang untuk menghadapi gejolak harga avtur di pasar global.
Diketahui pemerintah turun tangan meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap industri penerbangan nasional dengan menjaga kenaikan biaya penerbangan tetap terjangkau, dengan kenaikan harga tiket di rentang 9-13% seperti yang disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, Senin (6/4)
"Kebijakan ini langkah awal yang baik, tetapi pemerintah perlu memastikan solusi jangka panjang agar kenaikan biaya penerbangan tidak terus membebani masyarakat dan sektor lainnya" ujarnya dalam keterangan pada wartawan, Rabu (8/4).
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Lebih lanjut Sofwan menjelaskan jika sebelum terdampak perang, harga tiket domestik di Indonesia sudah tergolong tinggi karena tarif batas atas yang tidak disesuaikan sejak 2019, tingginya biaya operasional, terbatasnya jumlah armada serta faktor lain seperti PPN 11% pada avtur dan PJP2U yang berkontribusi meningkatkan harga akhir.
"keempat faktor tersebut perlu menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh, sehingga di masa depan harga tiket pesawat domestik menjadi lebih terjangkau" tuturnya
"Jadi, soal harga tiket pesawat ini bukan hanya soal fluktuasi harga avtur , tapi lebih kompleks" lanjutnya
Sofwan menyoroti harga avtur yang sudah tergolong tinggi dibandingkan negara lain. Jika di Singapura harga avtur berkisar Rp13.000 per liter, di Indonesia bisa mencapai Rp15.000 per liter, bahkan lebih mahal di wilayah Indonesia Timur.
Baca: Lapak Ganjar Jadi Acuan Para 'Reseller' Seluruh Indonesia
Hal tersebut menjadi pengaruh besar karena avtur menyumbang kurang lebih 40% komponen dari harga tiket
"Terkait avtur ini kuncinya ada pada tata kelola harga avtur oleh Kementrian ESDM" tegasnya
"Avtur idealnya dikelola oleh lebi dari satu provider dan tidak dimonopoli, hal tersebut merupakan langkah untuk menjaga harga tiket pesawat dan merupakan salah satu rekomendasi dari KPPU" pungkasnya
