Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ibu kota cocok untuk menerapkan mini lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Jakarta saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," ujar Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (30/9).
Baca: PSBB Jilid Dua, Kebijakan Transportasi Anies Tak Efektif
Ia menjelaskan setidaknya ada dua keuntungan jika ibu kota efektif menerapkan mini lockdown atau pengetatan secara lokal.
Selain mampu merangkul pelibatan masyarakat dalam memutus rantai penularan, mini lockdown juga bisa menggeluatkan perekonomian secara stabil.
Sebab penerapan mini lockdown hanya diperuntukan pada daerah yang punya kategori zona merah.
Kondisi itu berbeda dengan penerapan PSBB di ibu kota yang menyasar pada sektor-sektor perekonomian dan mencakup seluruh wilayah.
"Karena sifatnya lokal di daerah berdasarkan klaster bisa dilakukan lockdown, kalau Jakarta bisa efektif dibandingkan PSBB total," pungkasnya.
Konsep Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan intervensi berbasis lokal dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (28/9).
"Berkaitan dengan intervensi berbasis lokal. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten kota," kata Presiden.
Baca: PSBB, Ketentuan Denda Gubernur DKI Jakarta Tak Mendidik
Menurut Presiden pembatasan berskala mikro akan lebih efektif menekan penyebaran Covid-19. Mulai dari pembatasan di tingkat desa, tingkat kampung, tingkat RW, RT, kantor atau pondok pesantren.
"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Presiden.
Jangan sampai menurut Presiden dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, pemerintah daerah menggenerailisir kondisi. Karena hal itu akan merugikan banyak orang.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," pungkasnya.
