Pamekasan, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menyatakan optimistis Universitas Islam Negeri (UIN) Madura mampu berkembang menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang kompetitif.
Namun, optimisme tersebut perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penjaminan mutu pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Ansari saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi dari pimpinan dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan tinggi.
Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi
Ansari menjelaskan, kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung perkembangan kelembagaan UIN Madura setelah mengalami transformasi dari institut menjadi universitas pada 2025.
“Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi dari rektor dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri Madura,” ujar Ansari.
Ia menilai, meskipun tergolong sebagai salah satu UIN yang relatif baru, UIN Madura memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya.
“Secara kelembagaan, UIN Madura telah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada tahun 2025. Artinya, UIN Madura merupakan salah satu UIN yang termuda, tetapi saya yakin meskipun yang termuda, bisa meloncat jauh dan bersaing,” lanjutnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa peningkatan daya saing perguruan tinggi harus diawali dengan pembenahan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan program perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan target kinerja yang jelas, didukung pengelolaan anggaran secara efektif serta pengawasan yang konsisten.
Selain itu, Ansari mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyederhanakan pelayanan akademik dan administrasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan kepada mahasiswa maupun masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan berkualitas.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut, penguatan kualitas SDM juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi dan daya saing universitas. Karena itu, UIN Madura perlu terus meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, memperluas kolaborasi penelitian, serta membangun lingkungan akademik yang inovatif.
Ia juga menekankan perlunya pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, dan tantangan sosial masyarakat. Meski demikian, nilai-nilai keislaman harus tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Ansari turut menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat Madura dalam pengembangan kampus. Salah satunya melalui konsep Tanèyan Lanjhâng, yang mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Madura.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi pengembangan UIN Madura sebagai Eco-University, termasuk melalui pengembangan program studi di bidang teknologi dan keteknikan.
“Jadi, kegotongroyongannya itu ada di situ, dan insyaallah ini sudah sesuai dengan visi akan ada Eco-University,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ansari menilai peningkatan daya saing UIN Madura perlu ditopang oleh perbaikan akreditasi, penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan publikasi ilmiah bereputasi, serta inovasi dalam metode pembelajaran. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri juga perlu menjadi perhatian.
Kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi pengembangan riset, peningkatan kompetensi mahasiswa, serta penyerapan lulusan di dunia kerja.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ansari juga mendorong UIN Madura memanfaatkan berbagai kebijakan yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI sebagai peluang untuk memperkuat peran perguruan tinggi. Beberapa di antaranya mencakup Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, serta program Sekolah Rakyat.
Selain itu, keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan dapat membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas antara UIN Madura dengan berbagai lembaga pendidikan dan keagamaan.
Ia berharap seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai komitmen bersama. Menurutnya, transformasi dari institut menjadi universitas tidak cukup hanya ditandai dengan perubahan status kelembagaan, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan, budaya kerja yang disiplin, kolaborasi, serta keberanian melakukan inovasi.
“Dengan tata kelola yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, UIN Madura akan semakin mampu bersaing serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya.

















































































