Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pos ronda kembali diaktifkan. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban masyarakat.
“Capek banget jadi warga,” tulis Guntur melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (12/9/2025).
Ia menilai, masyarakat sudah bekerja keras di siang hari untuk membayar pajak, sehingga tidak seharusnya masih dibebani kewajiban ronda di malam hari. “Siang banting tulang kerja buat bayar pajak. Malamnya disuruh ronda,” ujarnya.
Guntur juga mengkritik kesenjangan antara kehidupan pejabat dan rakyat. Menurutnya, para pejabat tetap mendapat kenyamanan dan penjagaan keamanan meskipun tidak ikut ronda. “Pejabat yang enak, dapat gaji dari pajak warga. Rumahnya dijaga aparat, tak perlu ikut ronda,” tegasnya.
Instruksi Mendagri Tito disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun, kritik Guntur mencerminkan keresahan sebagian warga yang menilai kebijakan tersebut kurang tepat, terutama di tengah tingginya biaya hidup.
Lebih jauh, pernyataan Guntur membuka kembali perdebatan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan warga. Banyak pihak menegaskan, keamanan adalah kewajiban negara dan aparat penegak hukum, bukan beban tambahan bagi masyarakat yang sudah membayar pajak.
Pandangan kritis tersebut memperkuat desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan pos ronda atau mencari alternatif solusi yang tidak menambah tekanan pada rakyat.
