Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mempersoalkan tidak pernah dijadikannya sanksi etik sebagai rujukan dalam seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc Mahkamah Agung.
Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan persyaratan administratif untuk hakim non karier kadang agak longgar.
“Syarat yang agak longgar itu misalnya tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin. Tapi juga harus diingat, bahwa sanksi etik tak pernah dijadikan rujukan,” ujar Gus Falah dalam Rapat Komisi III DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc Mahkamah Agung Tahun 2025, Senin (8/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, etik adalah hal tertinggi bagi seorang hakim agung.
Sebab, etik menunjukkan integritas calon hakim agung dalam lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Gus Falah pun meminta Panitia Seleksi untuk mempertimbangkan syarat bebas sanksi etik dalam seleksi hakim agung maupun hakim ad hoc.
“Harus ditelaah, apakah calon-calon yang lolos ini sudah bebas dari sanksi etik,” ujar Gus Falah.
