Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan pemerintah agar tidak lagi meremehkan ancaman fenomena El Niño yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga krisis air. Dalam dialog Topic Highlight Radio Elshinta, Rokhmin menegaskan El Niño harus dihadapi melalui kebijakan yang terencana, berbasis ilmu pengetahuan, dan tidak sekadar bersifat reaktif.
“Pengalaman El Niño 2023–2024 harus jadi pelajaran. Jangan sampai kita kembali abai pada ancaman kekeringan, karhutla, gagal panen, hingga krisis air,” tegas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, dikutip Senin (13/7/2026).
Menurut Rokhmin, keberhasilan menghadapi El Niño tidak cukup hanya diukur dari besarnya stok beras nasional. Pemerintah, katanya, harus memastikan produksi dan produktivitas seluruh komoditas pangan tetap terjaga, mulai dari jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga sektor perikanan.
“Pemerintah harus memastikan produksi dan produktivitas seluruh komoditas pangan tetap terjaga. Mulai dari jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan, peternakan, sampai perikanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan neraca pangan secara rinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga penguatan logistik, transportasi, distribusi, cadangan pangan, asuransi pertanian, serta perlindungan terhadap petani, nelayan, dan peternak harus menjadi prioritas.
Dalam paparannya, Rokhmin menguraikan tiga langkah utama yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi El Niño. Pertama, membangun kesiapsiagaan berbasis pemetaan risiko dengan menerjemahkan data BMKG menjadi kalender aksi yang konkret. Kedua, memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi melalui pemanenan air hujan, pembangunan embung dan kolam tandon, perbaikan irigasi, penyediaan pompa, hingga penetapan daerah siaga darurat. Ketiga, memperkuat koordinasi horizontal antar-kementerian serta koordinasi vertikal dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah agar kebijakan berjalan selaras.
Rokhmin juga menyoroti sektor perikanan yang memiliki tantangan tersendiri saat El Niño terjadi. Menurutnya, meski fenomena upwelling dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, sektor budidaya justru berisiko terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya suhu, dan tingginya salinitas.
“Tambak udang, budidaya ikan air tawar, dan akuakultur harus dilindungi. Caranya lewat cadangan air, infrastruktur budidaya, benih dan pakan berkualitas, pengendalian penyakit, sampai pembenahan rantai pasok dari hulu ke hilir,” jelas Prof. Rokhmin.
Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengingatkan pemerintah agar meninggalkan pola penanganan yang hanya bertindak setelah bencana terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan ketika dampak sudah meluas.
“Bangsa Indonesia tidak boleh terus bekerja dengan pola pemadam kebakaran. Pencegahan selalu lebih murah dan efektif dibanding penanganan setelah bencana terjadi,” tegasnya.
Rokhmin mendorong kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk membangun sistem ketahanan pangan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Ia menilai sinergi tersebut penting agar Indonesia memiliki sistem yang inklusif, adaptif, dan mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Dengan ikhtiar maksimal, perencanaan cerdas, dan tata kelola konsisten, dampak El Niño bisa ditekan. Bahkan ini bisa jadi momentum memperkuat produktivitas, daya saing, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” tutupnya.
