Sidoarjo, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto, secara tegas menyerukan bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat harus berakar kuat dari kesadaran dan inisiatif setiap individu, dan tidak boleh semata-mata bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat.
Penegasan yang mendalam ini menjadi inti dari Sosialisasi "Keadilan Sosial Dimulai dari Kita" yang sukses diselenggarakan oleh Perkumpulan Srikandi Sidoarjo (LPK Srikandi).
Plt. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, menekankan bahwa peran utama wakil rakyat dan partai adalah sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi dari bawah ke atas.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Namun, ia mengingatkan bahwa energi pendorong perubahan utamanya harus datang dari rakyat sendiri, sehingga masyarakat didorong untuk aktif dan tidak bersikap pasif.
"Keadilan sosial itu bukan jargon yang menunggu perintah dari atas, melainkan gerakan kolektif yang berawal dari kepedulian kita semua," tegas Hari Yulianto, menyampaikan pesan utama kepada seluruh hadirin.
Lebih lanjut, Hari Yulianto menjelaskan bahwa keberhasilan perjuangan ini sangat bergantung pada peran aktif warga. Ia menyerukan perubahan paradigma dari masyarakat sebagai objek menjadi subjek atau pelaku utama.
"Masyarakat Sidoarjo harus menjadi subjek yang aktif, peka terhadap segala bentuk ketidakadilan di lingkungannya, dan berani bersuara untuk menuntut haknya. Kami, sebagai wakil rakyat, siap mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi tersebut dengan penuh komitmen dan tanggung jawab."
Sinergi politik dan legislatif dalam acara ini terlihat jelas dengan turut hadirnya Bambang Riyoko, Anggota DPRD Sidoarjo Komisi A yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Kehadiran dua tokoh ini menunjukkan adanya kesatuan gerak yang kokoh antara lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengawal isu-isu kerakyatan.
Bambang Riyoko memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai peran kewenangan daerah. Ia menyoroti bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo, melalui fungsi legislasi dan pengawasannya, memiliki instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh warga Sidoarjo.
"Sinergi antara DPRD kabupaten dan provinsi adalah kunci. Regulasi dan birokrasi di tingkat daerah, khususnya yang ada di Komisi A, harus kita pastikan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat kecil," ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa implementasi keadilan sosial yang sesungguhnya harus dapat dirasakan secara konkret oleh warga, bukan hanya sebatas tulisan di atas kertas. Untuk mencapai hal tersebut, setiap kebijakan dan aturan daerah yang dibuat, harus berorientasi pada kemudahan akses rakyat terhadap hak-hak dasar, mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, hingga pelayanan publik yang responsif, dan harus menghilangkan segala proses yang berbelit atau mempersulit warga.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
"Keadilan sosial harus terwujud melalui kebijakan yang mempermudah akses rakyat terhadap hak-hak dasar dan pelayanan publik, bukan malah mempersulit." Ucapnya
Sosialisasi yang diprakarsai LPK Srikandi dari Kecamatan Porong ini berlangsung dinamis dan penuh interaksi. Selain menjadi wadah edukasi politik, kegiatan ini juga berfungsi sebagai forum konsolidasi ideologi bagi kader partai, memastikan bahwa prinsip gotong royong dan keadilan sosial benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam program kerja hingga ke tingkat kecamatan.
Diharapkan, melalui kegiatan ini, semangat perjuangan dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dapat terus terpelihara dan menyebar, menjadikan setiap individu di Sidoarjo sebagai motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.
