Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran terkait berita adanya kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan rokok besar.
Salah satunya kabar PT Gudang Garam Tbk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.
“Berita tentang sulitnya pabrik-pabrik rokok besar, kita harus telusuri benarkah memang Gudang Garam kemudian layoff ratusan karyawannya. Ini ditelusuri, tapi paling tidak akan kelihatan pabrik-pabrik rokok besar kesulitan,” kata Harris Turino dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, dikutip Sabtu (13/9).
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Ia menyatakan jika cukai rokok dinaikkan secara agresif pada 2026, maka industri rokok dengan produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) akan semakin tertekan, bahkan kesulitan untuk menutup biaya produksinya.
“Kalau terjadi kenaikan cukai di tahun depan, apalagi kalau kenaikannya sifatnya adalah agresif maka menyulitkan. Banyak pihak yang sudah memberikan masukan untuk seribu perak harga rokok, 760 itu cukai kalau yang mesin. Sehingga kalau dinaikkan 10 persen, berarti dari seribu, 760 menjadi 840. Tidak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan sigaret keretek mesin untuk sekadar menutup biaya produksinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar tetap menjaga target penerimaan cukai, namun tidak selalu melalui skema kenaikan tarif. Ia mengusulkan agar penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi fokus utama bagi pemerintah.
“Maka dari itu, harapan kita adalah penerimaan cukai naik, kalau bisa tanpa kenaikan cukai. Nah, terus caranya bagaimana? Yang jelas, seperti tadi teman katakan, pemberantasan rokok ilegal kalau Bapak Menteri Keuangan bisa,” tandasnya.
Baca: Ganjar Amini Pernyataan Puan Soal Nama Sekjen PDI Perjuangan
Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (10/9/2025).
Rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini dan strategi kebijakan fiskal ke depan. Dalam pembahasan juga disebutkan rencana intensifikasi penerimaan termasuk yang berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 dan tertuang dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi mengenai optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan pengawasan terhadap barang-barang ilegal, serta keberlanjutan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
