Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai pernyataan Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada kualitas programmer LG CNS--vendor Coretax--sekelas lulusan SMA bukan sekadar candaan, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang tata kelola sebuah proyek strategis nasional.
Harris menegaskan, pernyataan tersebut harus segera diklarifikasi secara serius. Sebab, ucapan tersebut membuka indikasi adanya kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola proyek senilai triliunan rupiah.
"Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, saya menilai pernyataan ini membuka indikasi potensi lemahnya pengawasan dan tata kelola dalam proyek strategis senilai triliunan rupiah," ungkap Harris kepada Inilah.com, Sabtu (25/10).
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Ia mengingatkan, Coretax bukanlah sistem sembarangan. Program ini merupakan tulang punggung digitalisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan menjadi fondasi perpajakan Indonesia yang modern. Menurutnya, publik berhak memastikan bahwa sistem vital ini dibangun oleh tenaga ahli yang kompeten dan melalui proses seleksi yang transparan.
Harris menekankan, jika benar pengembangannya melibatkan pihak dengan kualifikasi yang tidak memadai, maka Kemenkeu wajib memberikan penjelasan.
"Jika benar pengembangan sistem ini melibatkan pihak-pihak tanpa latar belakang profesional dan akademik yang memadai, maka Kemenkeu perlu menjelaskan bagaimana mekanisme kontrol kualitas, audit teknis, serta pengawasan proyek dijalankan," tegasnya.
Dia menyatakan, Komisi XI DPR akan meminta laporan yang rinci dan komprehensif. Laporan itu harus mencakup vendor yang terlibat, struktur pembiayaan, hingga proses penjaminan mutu (quality assurance) dari sistem Coretax.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Harris melihat pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan digitalisasi fiskal Indonesia. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pajak tidak boleh dikelola secara eksperimental atau mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan keamanan data.
Harris menekankan tidak boleh ada ruang untuk kelalaian, sebab Coretax mengelola data sensitif jutaan wajib pajak.
"Saya berharap Menteri Keuangan segera memberikan penjelasan terbuka agar publik mendapatkan kejelasan, bukan kebingungan," pungkasnya.
