Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, menyoroti munculnya anggaran belanja penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sorotan ini muncul dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Pada awal rapat, Haryanto mengkritisi banyaknya anggaran alat tulis kantor (ATK) yang tercantum dalam dokumen RKA setebal 800 halaman tersebut.
"Coba nanti dibaca, Pak Menteri, itu, 800 sekian lembar itu saya baca itu," kata Haryanto seraya menyoroti pengalokasian ATK yang dinilai bisa ditekan melalui pemanfaatan teknologi di lingkungan kementerian.
Tidak hanya soal ATK, Haryanto juga menyoroti keberadaan anggaran untuk belanja penambah daya tahan tubuh di berbagai terminal yang berada di bawah pengelolaan Kemenhub.
"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," ujar Legislator PDI Perjuangan itu.
Mantan Bupati Pati tersebut mengungkapkan bahwa jumlah anggaran untuk penambah daya tahan tubuh di sejumlah terminal terbilang besar, masing-masing mencapai Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, hingga Rp112 juta.
Ia mempertanyakan urgensi belanja tersebut, terlebih ketika Kemenhub juga menganggarkan belanja obat-obatan dalam jumlah terpisah.
"Apakah memang saya yang enggak tahu ataukah memang ini, apa itu, obat kuat atau apa ini? Kami nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan," ucapnya.
Selain menyoroti anggaran kesehatan, Haryanto juga mempertanyakan rencana pengadaan bus di Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, yang tercantum dalam RKA dengan nilai sekitar Rp3,267 miliar.
"Nilainya Rp3,267 miliar. Itu yang dimaksud pengadaan bus untuk apa, karena ini, kan, pengadaan bus air di Bengawan, Solo," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh sorotannya bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan parlemen terhadap penggunaan anggaran negara agar lebih tepat dan efektif.
"Bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai, kan, lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian," tegasnya.
Melalui evaluasi ini, Haryanto berharap Kemenhub dapat melakukan penyesuaian anggaran secara lebih matang, efisien, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kritis yang disampaikannya diharapkan mampu memperkuat efektivitas penggunaan dana publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan sektor perhubungan.
