Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus berpijak pada hukum yang berkeadilan.
Hal ini disampaikan Hasto saat membuka Workshop Ketenagakerjaan bertema “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang digelar DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI) di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (9/10).
Hasto menilai, persoalan pekerja migran sering kali berulang karena negara belum membangun sistem hukum yang benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Negara dibangun tanpa suatu hukum yang berkeadilan, maka siklus persoalan pekerja migran akan terus berulang. Padahal konstitusi kita sudah tegas, bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia,” ujar Hasto.
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara Skandinavia dan Singapura mampu menekan persoalan pekerja migran karena memiliki sistem hukum yang kokoh dan berkeadilan.
Menurutnya, PDI Perjuangan memandang isu pekerja migran bukan sekadar kasus per kasus, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih jauh, Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab politik dan moral dalam memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa republik ini dibangun dengan cita-cita besar — keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokratisasi ekonomi, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan perlindungan kemanusiaan,” tegasnya.
Hasto juga mengapresiasi para pakar, praktisi, dan tokoh ketenagakerjaan yang hadir dalam workshop tersebut.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pendekatan hukum, sosial, dan politik yang berkeadilan.
