Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota Yogyakarta memangkas setengah dari total anggaran perjalanan dinas demi menangani persoalan sampah yang kian mendesak.
Kebijakan itu masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa masalah sampah sudah menjadi sorotan masyarakat dan perlu respons cepat dan konkret. Menurutnya, prioritas anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
“Kami alihkan 50 persen dari total perjalanan dinas tahun ini. Ini bentuk komitmen kita. Dana-dana yang terkumpul itu sekarang difokuskan untuk menyokong program-program kebersihan dan pengelolaan sampah di seluruh wilayah kota,” ujar Hasto kepada wartawan, Senin (23/6/2025).
Langkah penghematan ini juga menyasar rencana pengadaan kendaraan dinas baru bagi kepala daerah. Dana sebesar Rp3 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian mobil dinas wali kota dan wakil wali kota kini digeser sepenuhnya untuk pengadaan ratusan gerobak sampah.
“Kami realokasikan anggaran mobil itu. Sebagai gantinya, gerobak-gerobak sampah akan kami distribusikan ke seluruh RW di Kota Yogyakarta. Itu akan langsung menyentuh kebutuhan warga,” lanjut Hasto.
Tak hanya itu, program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya didanai dari APBD Kota Yogyakarta juga mengalami perubahan sumber pembiayaan. Karena kini sudah diakomodasi oleh pemerintah pusat, sebagian anggaran MBG dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak di tingkat daerah.
Selain fokus utama pada persoalan sampah, realokasi anggaran juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan padat karya. Proyek-proyek seperti pembuatan taman lingkungan, pembersihan sungai, dan revitalisasi ruang publik akan digarap dengan melibatkan warga secara langsung.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
“Kami ingin memutar ekonomi lokal. Untuk itu, kegiatan fisik yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi akan dikerjakan dengan melibatkan warga, termasuk bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Jadi semangat gotong royong juga tetap hidup,” tegas Hasto.
Kegiatan padat karya ini tidak hanya dinilai efektif dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota, tetapi juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi warga, terutama di masa pemulihan ekonomi.
Selain itu, anggaran juga akan menyasar percepatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), terutama yang telah siap dari sisi desain dan perencanaan.
