Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kemungkinan pemerintah pusat akan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) ke Kota Yogyakarta sebesar Rp 250 miliar.
"Yang (angka) pasti kan belum sehingga kita masih menunggu, ya itu hanya estimasi kita kalau seandainya dipotong 21-26 persen kan berarti berkurangnya sekitar itu (Rp 250 miliar)," kata Hasto, Selasa (7/10).
Meski ada pengurangan TKD, Hasto memastikan sektor pendidikan tidak akan berdampak.
"Pendidikan enggak (terdampak), karena pendidikan menjadi mandatory budget yang sudah harus dialokasikan sehingga pendidikan malah ada penambahan, kemudian di kesehatan juga ada penambahan karena ada paket wajib periksa gratis, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan itu bisa memakan 47 persen sendiri. Sementara belanja pegawai bisa 41 persen," jelas Hasto.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Sektor yang terdampak menurut Hasto adalah belanja modal.
"Seperti infrastruktur, memperbaiki jalan, membangun gedung, itu yang diefisiensikan, artinya yang untuk tidak direalisasikan beberapa hal yang sifatnya belanja modal," katanya.
Jika benar efisiensi TKD Kota Yogyakarta 21-26 persen, maka Hasto hanya bisa memanfaatkan 7 persen dari total anggaran untuk belanja modal.
"Misalkan kita mendapatkan efisiensi 21-26 persen ya memang kita hanya bisa sekitar 7 persen dari total anggaran yang bisa untuk belanja modal, yang bisa untuk membangun gedung atau membuat jalan itu," bebernya
Dengan pemangkasan ini maka APBD Kota Yogyakarta sekitar Rp 2 triliun.
"APBD total Rp 2 triliun lebih dikit, cuma kan belanja pegawai sudah 41 persen," jelasnya.
Hasto mengatakan di Kota Yogyakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendekati Rp 1 triliun.
"Kami PAD kan mendekati Rp 1 triliun, kalau di kabupaten mungkin PAD hanya Rp 300-400 miliar itu. Lebih berat itu, belanja pegawai akan lebih tinggi. Kami kan biasanya belanja pegawai 30 persen, normal sekali itu tapi kalau pembaginya dikurangi kan jadinya persentase naik kan wajar, bukan pegawainya tambah, bukan uang yang dikeluarkan untuk pegawai tambah, tapi persentase jadi naik," pungkasnya.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Sebelumnya Hasto di acara Forum Smart City Nasional di Kota Yogyakarta pada Rabu (27/8) mengatakan potensi penurunan dana transfer pusat ke Kota Yogyakarta antara 20 sampai 25 persen.
"Ya mungkin Rp 250 miliar, kurang lebih," katanya.
Hasto mengatakan tak akan menaikkan pajak seperti yang dilakukan di sejumlah daerah lainnya. Sejumlah daerah seperti Pati dan Bone menaikkan PBB untuk menambah pendapatan.
"Tanpa harus menaikkan pajak. Ini saya kira hal yang penting untuk sama-sama kita hayati," ucap Hasto,
