Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mendorong pembentukan Posko Perlindungan Buruh Migran sebagai bentuk kerja nyata partai dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Sudirta saat dibuka sesi tanya jawab dalam Workshop bertema “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (9/10).
Dalam forum tersebut, Sudirta mengapresiasi semangat dan langkah konkret yang diinisiasi oleh DPP PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang TKP2MI, Mercy Chriesty Barends. Ia menilai, pembentukan task force atau posko perlindungan tenaga kerja menjadi langkah strategis yang selaras dengan ideologi kerakyatan partai.
“Saya sangat setuju dengan gagasan Pak Sekjen tentang pembentukan posko. Ini bukan slogan, tapi langkah kerja nyata yang bisa mempercepat perlindungan tenaga kerja kita, terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan luar negeri,” ujar Sudirta.
Politisi asal Bali itu menyoroti masih lemahnya sinergi antar sektor dan birokrasi yang berbelit dalam urusan ketenagakerjaan. Akibatnya, banyak tenaga kerja Indonesia berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan rentan terhadap eksploitasi.
“Kita punya banyak aturan, tapi sering kali terlalu birokratis. Akibatnya, buruh ilegal masih terus berangkat tanpa perlindungan. Kita perlu birokrasi yang cepat dan mudah agar tenaga kerja bisa terlindungi secara adil,” tegasnya.
Sudirta juga mencontohkan praktik baik di beberapa negara, seperti Filipina, yang berhasil mengatur diplomasi tenaga kerja melalui sistem perlindungan terintegrasi. Menurutnya, Indonesia bisa meniru hal baik itu dengan memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, dan partai politik.
“Kalau komunikasi antar-sektor berjalan baik, posko perlindungan bisa bekerja efektif. Ini sesuai dengan semangat PDI Perjuangan untuk turun tangan langsung dalam urusan rakyat pekerja,” ungkapnya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh kader PDI Perjuangan di dalam dan luar negeri bersatu dalam memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia.
“Langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberi dampak besar bagi pekerja migran kita. Itulah wajah politik kerakyatan yang sesungguhnya,” tandas Sudirta.
