Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih dari Daerah Pemilihan Medan II (Medan B), menggelar Reses I DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025 -2026 di Halaman parkir “Wisma Angkola” Jalan Cangkir No.8 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara pada, Senin (13/10).
Kegiatan masa Reses DPRD tersebut dilaksanakan, untuk seluruh Daerah Sumatera Utara, yang dilaksanakan dari tanggal 5-14 Oktober 2025.
Dalam penjelasannya dihadapan ratusan warga Sei Putih Tengah, Meryl Rouli Saragih, Anggota DPRD Sumut Komisi E, yang membidangi Kesejahteraan, yang juga merupakan Anggota Banggar, ingin agar masyarakat sejahtera, cerdas dan pintar.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Menurut Meryl, dia sangat bersyukur bisa bertemu mencari masukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya, bahwa Anggota Dewan tidak bisa mengeksekusi sebuah kebijakan sendiri.
Karena mereka mempunyai keterbatasan dan hanya bisa mengusulkan, yang bisa mengeksekusi kebijakan adalah Eksekutif, sambil menjelaskan bagaimana Negara kita menerapkan Trias Politica.
Dia lebih lanjut mengatakan, “Bahwa Anggota DPRD bertugas ”Membentuk Perda Bersama Eksekutif, membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD” ucap Meryl dengan singkat.
Menurut Meryl “Hari ini, masyarakat yang hadir harus bersyukur, bahwa ada yang ingin mendengarkan aspirasi mereka”, pungkas Meryl.
Sedangkan dalam Reses tersebut, turut hadir perwakilan PKH, perwakilan Tirtanadi dan perwakilan BPJS Kesehatan.
Sehingga masyarakat bebas bertanya tentang apa saja yang menjadi permasalahan terkait ke tiga Dinas tersebut.
Sedangkan perwakilan PKH mengatakan bahwa, PKH saat ini sedang melakukan pemutahiran data.
Dia menambahkan, “Mungkin nanti ada yang mendapatkan PKH dan ada yang tidak, karena hal ini terkait dengan anggaran yang digelontorkan oleh Pusat untuk Daerah tertentu.
Menurut perwakilan PKH tersebut, ada hal hal yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga peserta PKH jangan dilakukan, misalnya terlibat Judi Online, atau
Keluarga peserta tidak boleh ada yang bekerja di BUMN” ujarnya.
“Sedangkan pendamping PKH untuk Daerah Medan Petisah saat ini adalah Ustad Julfikar” ucapnya.
Sedangkan Perwakilan BPJS Kesehatan yang bernama Imam menjelaskan, “Ada 2, PBI yaitu yang dari APBN dan Daerah. Sedangkan BPJS Kesehatan ada yang mandiri dari berbagai kelas 1,2,3.
“Sedangkan bagi bayi yang baru lahir masih menggunakan NIK Ibunya sampai bayi berusia tiga bulan” ucapnya.
Selain itu Imam mengatakan bisa melihat status keaktifan BPJS Kesehatan di nomor Pandawa 08118165165” ucap Imam.
Dalam sesi tanya jawab, ada empat orang yang mengajukan pertanyaan yaitu Siregar, Ny Sinambela, Ny. Siagian dan Boy Siagian.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Dalam sesi ini, mereka bertanya mengenai berbagai hal, Ny. Sinambela bertanya tentang BPJS Kesehatan gratis dan bagaimana cara pendaftarannya.
Ny Siagian menanyakan tentang cara untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah, dan Boy Siagian menanyakan tentang UHC, atau Universal Health Coverage, (sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terbebani biaya keuangan).
Menurut Boy Siagian, dalam paparannya mengatakan, “Bagaimana susahnya orang tuanya untuk mendapatkan akses UHC tersebut.
Hal ini diterangkannya terkait dengan pengalaman pribadinya saat orang tuanya ingin berobat di salah satu Faskes.
Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh masing-masing perwakilan, baik dari BPJS Kesehatan, PKH dan lainnya .
