Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta rumah sakit memberikan informasi yang jelas kepada keluarga pasien ketika kapasitas ruang perawatan telah penuh. Menurutnya, keluarga pasien tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa mengetahui kondisi kamar, perkiraan antrean, maupun langkah pelayanan yang sedang dilakukan.
“Harusnya diberi penjelasan, Bapak, ini kemungkinan waktu tunggunya sekian. Apalagi orang itu sampai meninggal, ya katanya. Saya tidak tahu meninggalnya kenapa. Tapi maksud saya, pihak rumah sakit harus menjelaskan dulu,” kata Anhar, dikutip Jumat (28/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar mengenai seorang pasien yang disebut menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan sebelum kemudian dikabarkan meninggal dunia.
Anhar tidak menyimpulkan bahwa waktu tunggu menjadi penyebab kematian karena persoalan tersebut membutuhkan informasi yang lebih lengkap. Namun, kejadian itu menurutnya tetap perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait mekanisme pelayanan ketika kamar perawatan belum tersedia.
“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Ini yang akhirnya orang bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat ke sana,” ucapnya.
Menurut Anhar, rumah sakit perlu menyampaikan kondisi secara terbuka apabila seluruh ruang perawatan telah terisi. Jika pasien masih harus menunggu, keluarga juga perlu mendapatkan gambaran mengenai perkiraan waktu tunggu serta tindakan yang dilakukan selama proses tersebut.
“Kalau memang ruangnya penuh, sampaikan penuh. Kalau masih harus menunggu, sampaikan berapa lama perkiraannya. Jangan pasien dibiarkan menunggu tanpa tahu apa yang harus dilakukan,” jelas Anhar.
Bagi Anhar, persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tempat tidur atau jumlah kamar rawat. Cara rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan berjalan dengan baik.
Politikus PDI Perjuangan itu turut mengingatkan agar saluran pengaduan yang tersedia di rumah sakit dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, kanal resmi tersebut penting agar keluhan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui jalur yang tepat dan segera ditindaklanjuti.
“Orang akhirnya bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat ke sana,” terangnya.
DPRD Samarinda pun mendorong evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit, termasuk mekanisme ketika pasien belum memperoleh kamar perawatan. Pembenahan, menurut Anhar, tidak hanya menyangkut penambahan kapasitas tempat tidur, tetapi juga kepastian informasi bagi keluarga pasien.
“Pasien jangan dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Kalau memang ada kendala, jelaskan kepada keluarga. Itu yang paling penting,” imbuhnya.
Anhar menegaskan, keterbukaan rumah sakit kepada keluarga pasien harus menjadi perhatian, terutama ketika terdapat kendala dalam penyediaan ruang perawatan. Dengan informasi yang jelas, keluarga dapat memahami kondisi pelayanan dan mengetahui langkah yang harus dilakukan selama pasien menunggu.
