Jakarta, Gesuri.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menargetkan roda perekonomian dapat bergerak lagi usai masyarakat pesisir di utara DKI Jakarta mengikuti vaksinasi COVID-19.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming mengatakan untuk mencapai tujuan itu, HIPMI berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menggelar vaksinasi massal bagi nelayan dan masyarakat pesisir di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (5/8).
"Kami dari HIPMI, apapun yang menjadi keputusan pemerintah akan mendukung (support). Sehingga, kami melaksanakan vaksin kerja sama daerah agar target yang diinginkan pemerintah tercapai, agar PPKM Darurat atau Level 4 bisa dicabut dan perekonomian bisa berjalan seperti normal kembali. Kondisi sekarang perlu sinergi dan kolaborasi antarstakeholder," ujar Maming saat membuka acara Vaksinasi COVID-19 tersebut.
Menurut Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, kebijakan pemerintah sekarang sungguh sesuatu yang sulit antara kesehatan dan ekonomi.
Baca: Bobby Pastikan Stok Vaksin di Kota Medan Segera Terpenuhi
Ia menambahkan, kolaborasi percepatan vaksinasi untuk ketahanan bangsa ini juga mendorong agar vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan metode jemput bola. Hal itu seperti yang dilakukan BPP HIPMI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini masyarakat di Jakarta Utara.
Ia menargetkan enam ribu vaksinasi dapat dilakukan untuk membantu pemerintah memperluas vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok atau "herd immunity".
"Untuk yang di Pasar Ikan Modern Muara Baru, 2.000 vaksin per hari. Kami menggelar selama tiga hari dengan target lebih kurang 5.000 orang. Kami menggandeng dan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk membantu anak muda dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi ini," ujar Maming.
Pelaksanaan vaksinasi yang bekerjasama dengan pemerintah di seluruh Indonesia, HIPMI menargetkan sampai dengan 30 ribu vaksin dan HIPMI juga akan mengadakan vaksinasi mandiri dimana perusahaan akan membayar sendiri dan melaksanakan sendiri dari total pembiayaan sebesar Rp 23 miliar.
Selain itu, sumbangan para pengurus HIPMI jumlah yang sudah terkumpul sebagian akan dijadikan satu dalam perencanaan ini.
Targetnya adalah untuk melanjutkan lagi vaksinasi sebanyak 30.000 warga pesisir dan juga anak muda di sejumlah daerah ke depannya, bekerja sama dengan pemerintah, yang diadakan khusus pada saat PPKM Level 4 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
"Kita harus bersama-sama melakukan vaksinasi dan untuk hari ini, kita bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena target kita adalah pesisir atau para nelayan yang akan berlanjut lagi ke depannya," ucapnya.
Semua tenaga kesehatan (nakes) yang dipakai berasal dari swasta, bekerja sama dengan salah satu Rumah Sakit swasta dan gabungan dari Pemprov DKI Jakarta, TNI AL, TNI AD.
Untuk persediaan vaksin dibantu dari Kementerian Kesehatan, sehingga target bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola manajemen vaksinnya untuk masyarakat
HIPMI berkontribusi untuk memperluas cakupan vaksinasi hingga sampai kalangan menengah ke bawah dengan mendekati nelayan-nelayan dan warga pesisir. Sehingga, angka vaksin di Indonesia menjadi tinggi karena nelayan-nelayan pun juga ikut divaksin.
"Khususnya masyarakat UMKM atau masyarakat nelayan/pesisir atau di tempat-tempat yang kumuh. Khusus HIPMI, kita akan mengadakan tempat sentra-sentra vaksin di sekitar sana," ungkapnya.
Terkait orang-orang yang tidak mempunyai NIK, HIPMI mengimbau agar segera dibuatkan KTP yang mana sesuai persyaratannya ada di Dukcapil. "Setelah ada KTP, baru kita berani melayani karena yang kita layani adalah yang terdata dan mempunyai KTP," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sehingga edukasi hingga vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu dilakukan, sebab produktivitas mereka menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca: Perlu Cara Khusus Tangani Penularan COVID-19 di Pedesaan
"Upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti penyuntikan vaksin, penyemprotan disinfektan, tes massal, pembagian masker, dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional," ujar Trenggono yang mewakili Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, KKP selama masa pandemi COVID-19 melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung maupun memberikan pelayanan percepatan dan kemudahan. Meliputi menggelar vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako dan bantuan yang mendukung produktivitas, di antaranya kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencaharian alternatif.
"Ada juga fasilitas permodalan nelayan dari BLU LPMUKP, perbankan, dan Perum Pegadaian hingga meningkatkan pelayanan terkait perizinan sehingga usaha penangkapan ikan semakin efisien dan produktif," ucapnya.
