Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan turun langsung menelusuri kelangkaan LPG 3 Kg subsidi yang terjadi di Bali.
“Pengawasan menjadi faktor penting, perlu dilakukan secara efektif dan rahasia. Dan, frekuensi bisa ditambah lagi,” kata I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, dikutip pada Minggu (24/8/2025).
Kesimpulan tersebut mencuat setelah mantan Wakil Gubernur Bali itu menggelar rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Hiswana Migas Bali, Disperindag Bali, serta Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali.
Dari rapat itu terungkap, persoalan LPG 3 Kg bukan hanya soal kuota, tetapi juga lemahnya pengawasan dan distribusi.
Berdasarkan data yang dirilis Pertamina Patra Niaga Bali, kuota LPG 3 Kg untuk Bali pada 2025 turun dua persen dibandingkan 2024. Kuota usulan Bali pada 2024 sebesar 279.406 metric ton (MT).
Namun, realisasi 2024 hanya 236.811 MT. Sedangkan kuota Bali pada 2025 mencapai 231.192 MT, dan per Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 MT atau melampaui tiga persen.
Jumlah tersebut setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.
Meski distribusi melampaui kuota, kelangkaan tetap dirasakan masyarakat. Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengakui adanya masalah pada rantai distribusi dan pengawasan.
Persoalan kian pelik lantaran masih ada praktik pengecer membeli tabung di pangkalan serta penjualan LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET). Karena itu, Pertamina bersama Satgas LPG 3 Kg melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik di Bali.
Endo juga menambahkan pihaknya siap menggelar operasi pasar untuk menekan kelangkaan LPG 3 Kg sesuai HET Rp 18 ribu per tabung. Dari hasil sidak, Satgas menemukan masih ada sektor Horeka menggunakan tabung pink dan elpiji bersubsidi.
Fakta ini turut dibenarkan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani.
“Temuan kami masih ada restoran dan laundry yang memakai LPG 3 Kg. Oleh karena itu, kami terus melakukan monitoring, termasuk memberikan surat peringatan kepada agen,” ucap Ida Ayu Putriani.
Ketua Hiswana Migas Bali Dewa Ananta juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan agar LPG 3 Kg tepat sasaran dan tidak langka.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan mendorong partisipasi pemerintah daerah hingga kepala desa.
“Kelangkaan LPG 3 Kg karena teori partisipatif tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Disperindag Bali akan segera berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota untuk membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp.
“Kami memang telah melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tetapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ujar Ida Ayu Putriani.
Berdasarkan fakta itu, IGN Alit Kelakan meminta pengawasan terus digalakkan. Dalam jangka pendek, solusi bisa dilakukan dengan membuat grup komunikasi yang berisi kepala desa hingga OPD kabupaten dan provinsi.
“Jadi, kalau ada kelangkaan LPG 3 Kg, kepala desa bisa cepat mengomunikasikan melalui grup WA dan segera dieksekusi Pertamina,” pungkasnya.
