Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, dikutip Selasa (21/7/2026).
"Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan benar-benar dinikmati masyarakat," tegas Ketut.
Menurutnya, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Oleh karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan.
Ketut menilai skema perdagangan karbon harus memberikan insentif yang adil bagi masyarakat agar mereka semakin terdorong menjaga kelestarian hutan.
Ia menjelaskan, skema nilai ekonomi karbon harus mampu menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan.
Dengan demikian, upaya konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Selain menyoroti pembagian manfaat bagi masyarakat, Ketut juga menilai Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon. Menurutnya, provinsi tersebut memiliki potensi besar dari luas kawasan hutannya, namun juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tinggi.
"Sumatera Selatan potensinya besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Karena itu pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan nilai karbon harus menjadi pertimbangan," ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Ketut mendorong agar sebagian pendapatan dari nilai ekonomi karbon dialokasikan kembali ke daerah sebagai dukungan pembiayaan perlindungan hutan, terutama untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
"Nilai yang diperoleh tidak hanya masuk ke pusat dan daerah, tetapi juga harus dianggarkan kembali untuk menjaga hutan dari kebakaran. Untuk melestarikan hutan, dana itu harus kembali ke daerah sebagai bentuk dukungan menjaga kawasan hutan," pungkasnya.
