Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi lll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya transparansi dan pengendalian tata ruang di Bali dalam diskusi publik yang digelar di kampus Universitas Warmadewa.
“Karena ruang itu terbatas, sementara manusia terus bertambah, maka tata ruang harus diatur dan dimanfaatkan dengan bijak agar tetap produktif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata I Nyoman Parta, dikutip Rabu (15/4/2026).
Diskusi publik bertajuk “Siapa Pengendali Tata Ruang Bali: Pemerintah atau Investor?” tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online Bali dan turut dihadiri akademisi serta mahasiswa.
“Pemerintah memegang peran utama dalam perizinan, tetapi DPR hadir untuk mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan,” tegasnya.
Dalam paparannya, Parta menyoroti pentingnya keterbukaan dalam setiap kebijakan tata ruang, khususnya dalam pemberian izin kepada investor.
“Keterbukaan itu wajib. Masyarakat harus tahu siapa yang mendapat izin, untuk apa, dan bagaimana dampaknya. Jangan sampai tata ruang hanya dikuasai oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia juga mengangkat isu dominasi investor dalam pemanfaatan ruang di Bali yang dinilai berpotensi menggeser kepentingan publik jika tidak diawasi secara ketat.
“Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan tata ruang hari ini? Pemerintah atau investor? Kalau tidak ada ketegasan, maka kepentingan publik bisa terpinggirkan,” ucapnya.
Menurutnya, tata ruang harus menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat.
“Kalau tata ruang dikelola dengan baik, maka akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Tapi kalau tidak, dampaknya bisa panjang dan dirasakan hingga generasi berikutnya,” pungkasnya.
